TRIBUNNEWS.COM - Isu penjeggalan Anies Baswedan mencuat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024.
Isu ini muncul setelah adanya wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Politisi PDIP, Deddy Sitorus, mengaku tak heran jika nantinya Anies tak jadi mendapat kursi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.
Mengingat, isu penjeggalan Anies untuk mencalonkan dalam kontestasi pemilu ini sudah dimulai sejak Pilpres kemarin.
"Soal Pak Anies Baswedan, kita semua sudah sering mendengar melalui media maupun bisik-bisik di jalanan, memang ada upaya yang cukup kuat untuk menjegal pencalonan Pak Anies. Tapi, benar tidaknya, ya Wallahualam," kata Deddy dalam tayangan KompasTV, Selasa (6/8/2024).
"Mohon maaf kalau saya dianggap ikut menyebarkan rumor, tapi ya memang itu dan bisik-bisik ini sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Jadi saya juga tak heran jika nantinya Pak Anies tidak dapat kursi," lanjutnya.
Meski demikian, Deddy enggan berspekulasi lebih lanjut soal isu tersebut.
Deddy hanya memastikan partainya saat ini terus menjajaki peluang koalisi dengan partai-partai lain di Jakarta.
PDIP diketahui masih membutuhkan sisa kursi untuk memenuhi 22 kursi sebagai syarat pencalonan.
Karena itu, menurut Deddy, saat ini PDIP tengah berupaya menjalin komunikasi dengan PKB yang dinilai menjadi satu-satunya partai yang belum pasti menentukan pilihan di Pilkada DKI Jakarta.
"Kita hanya punya harapan pada PKB, karena kursi kita tidak cukup mengusung sendiri, tidak seperti di Sumatera dan Jawa Tengah."
Baca juga: Demokrat Sebut Wajar PKS Isi Posisi Cawagub untuk Ridwan Kamil, Upaya untuk Jegal Anies?
"Saat ini yang belum fix menentukan pilihan tinggal PKB, kita terus berupaya, berkomunikasi bagaimana supaya masyarakat punya pilihan, demokrasi bisa sehat."
"Jadi minimal ada dua pasang calon yang bisa berkontestasi," tuturnya.
Gerindra Bantah KIM Plus untuk Jegal Anies
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah isu KIM Plus dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
"Iya (kita bantah)," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Dasco mengatakan, di alam demokrasi semua parpol memiliki hak untuk menentukan sikap masing-masing.
"Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga enggak bisa melarang," ujarnya.
Dasco tak mengungkapkan partai mana yang dimaksud untuk bekerja sama dengan KIM.
Menurutnya, partai yang bergabung lebih dari satu.
"Plusnya lebih dari satu," ungkap Dasco.
Ia hanya memastikan bahwa KIM Plus dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depannya.
"KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas Pilkada," imbuh Dasco.
Untuk diketahui, KIM merupakan gabungan partai politik (parpol) pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.
KIM terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, Prima, dan Gelora.
Kerja sama KIM dengan parpol lain di Pilkada 2024 nantinya akan membentuk koalisi baru yang diberi nama KIM Plus.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku)