TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peluang Anies Baswedan untuk mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024 kian menipis.

Setelah PKS, giliran Partai Nasdem memberikan sinyal Anies tidak maju di Pilkada Jakarta.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan soal status Anies Baswedan dalam dinamika Pilkada Jakarta.

Menurut Paloh, semua sudah tahu bagaimana situasi menyangkut Anies.

"Barangkali susah beliau (Anies) untuk maju dalam Pilkada Jakarta ini," kata Paloh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Namun, Paloh tidak menjelaskan secara detail mengapa Anies sulit maju di Pilkada Jakarta.

"Coba tanya Pak Anies, hanya dia yang bisa menjawabnya, diperlukan persyaratan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada," kata Paloh.

Bagaimana pun, dikatakan Paloh, Anies tetap menjadi bagian dari NasDem.

"Yang jelas Anies adalah sahabat NasDem, jelas itu," kata Paloh.

Lebih lanjut, Paloh menyebut bahwa dalam Pilkada, NasDem tak bisa maju sendiri.

"Supaya ini harus ada kelengkapan, jadi saling melengkapi, saling pengertian, saya berpikir positif semuanya tentu berpikir bagaimana yang terbaik ya yang bisa diberikan parpol dalam peran bersama," pungkasnya.

PKS dan Nasdem Kian Menjauh?

Sebelumnya PKS membuka kran berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.

Seperti diketahui, Nasdem dan PKS selama ini adalah dua partai politik yang awalnya hendak mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Namun dalam perjalanannya dua partai itu kian 'menjauh' dari Anies.

PKS dan Nasdem juga yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden RI di Pilpres 2024 lalu namun gagal.

Ahok: Tak Mungkin Usung Bukan Kader PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan partainya tak mungkin mengusung orang lain selama kadernya siap untuk maju berkontestasi.

Hal ini merespons kemungkinan PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jakarta 2024.

"PDIP tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap," kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ahok menjelaskan, PDIP merupakan partai pelopor dan kader, yakni semua anggotanya dikader untuk menjadi pemimpin.

"Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu di PDIP," ujarnya.

PDIP Intens Komunikasi dengan PKS dan PKB

Ahok mengatakan  partainya intens komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pilkada Jakarta 2024.

Meski begitu, dirinya tak mengetahui persis isi pembicaraan atau komunikasi tersebut.

Sebab kata dia, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang lebih paham.

"Saya tidak tahu persis tapi dari Sekjen, Pilkada, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai, yang terutama dengan PKS dan PKB. Saya kira itu," kata Ahok kemarin.

Ia lantas ditanya soal nama-nama yang mengerucut diusung oleh PDI-P di Pilkada Jakarta.

Secara spesifik, wartawan bertanya bagaimana dengan namanya yang juga masuk dalam bursa calon gubernur.

Terkait itu, Ahok pun mengaku siap apabila diperintahkan PDI-P untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau Pilkada ke mana pun saya siap-siap saja, dperintah saya siap," ungkap Ahok.

Lebih jauh, ia juga menjawab soal kans PDI-P mengusung rivalnya di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan.

Ahok mengatakan, PDI-P kemungkinan akan memprioritaskan kader partainya terlebih dulu untuk diusung sebagai calon kepala daerah.

Jika tak punya kader potensial, lanjut Ahok, baru lah PDI-P akan melirik tokoh atau kader partai lain.

"Jadi kita itu yang saya tahu PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih," jawab Ahok.

Jika Ahok yang akhirnya dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta.

Maka nantinya Ahok akan berhadapan dengan Ridwan Kamil yang diusung KIM Plus.

Untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta maka setidaknya partai politik wajib memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta hasil Pemili 2024.

Saat ini, kursi PDIP di DPRD Jakarta adalah 15 kursi sehingga butuh minimal 7 kursi dari partai lain.

Sejauh ini, kata Ahok, PDIP berkomunikasi dengan PKB dan PKS agar bisa mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta.

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 470.682 suara (10 kursi)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 728.297 suara (14 kursi)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 850.174 suara (15 kursi)
- Partai Golongan Karya (Golkar): 517.819 suara (10 kursi)
- Partai NasDem: 545.235 suara (11 kursi)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 1.012.028 suara (18 kursi)
- Partai Amanat Nasional (PAN): 455.906 suara (10 kursi)
- Partai Demokrat: 444.314 suara (8 kursi)
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 465.936 suara (8 kursi)
- Partai Perindo: 160.203 suara (1 kursi)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 153.240 suara suara (1 kursi).