TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Teknologi Informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang sangat kuat dalam proses demokrasi, karena perannya yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan memobilisasi pemilih.

Kepala Laboratorium Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. Andaru Satnyoto, menyampaikan, bahwa media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Hal itu sebagaimana disampaikannya dalam disampaikan Andaru dalam diskusi bertema "Quo Vadis Teknologi Informasi menuju Pilkada 2024" yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik UKI, Selasa (20/8/2024).

Dalam konteks demokrasi, media sosial dikatakan Andaru, menjadi platform yang sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup kelompok muda, yang secara elektoral menjadi ceruk pemilih dalam proses demokrasi di Tanah Air.

"Saat ini kelompok muda sebagai ceruk pemilih sangat terpengaruh dengan media sosial yang ada saat ini. Sehingga tidak dipungkiri, media sosial sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat saat ini," katanya.

Namun belakangan ini, muncul berbagai kasus pencurian data masyarakat, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi menjelang kontestasi Pilkada 2024.

Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber tersebut memicu mosi tidak percaya atas kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.

"Bagaimana kita mau menyelenggarakan Pilkada dengan kepercayaan masyarakat jika isu pencurian data dan isu perlindungan data pribadi masyarakat tidak bisa diselesaikan?" tegas Andaru.

Senada, Koordinator Wilayah III PP GMKI, Y.Y.Carlos Wawo juga memandang peran media sosial di kalangan anak muda sebagai platform untuk mengekspresikan diri, sekaligus menjadi sumber informasi.

"Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungan nya hingga situasi bangsa dan negara," terang Carlos.

Sama halnya dengan Andaru, Carlos juga mengaku khawatir dengan maraknya kasus pencurian dan penyalahgunaan data masyarakat yang terjadi belakangan ini.

Kasus dugaan pencatutan data warga DKI Jakarta selama masa verifikasi data di KPU DKI Jakarta misalnya, yang diduga digunakan untuk kepentingan politik sejumlah pihak.

Kasus ini membuat masyarakat semakin pesimis atas keamanan data mereka.

"Menurut saya KPU DKI Jakarta masih mengalami kesulitan untuk menjaga data pribadi masyarakat," tandas Carlos.