120 Guru Besar UI Ambil Sikap, Sebut DPR Berkhianat pada Konstitusi usai Anulir Putusan MK

TRIBUNNEWS.com - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) mengambil sikap terkait langkah Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang merevisi Undang-undang (UU) Pilkada, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas dan syarat usia pencalonan kepala daerah.

Dalam rilis yang telah disetujui 120 guru besar itu, DGB UI mengecam aksi DPR RI yang menganulir putusan MK tersebut.

Menurut mereka, DPR RI telah secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.

"Menyikapi kegentingan situasi negara dalam dua hari terakhir ini, dengan penuh keprihatinan yang mendalam, DGB UI menilai tengah terjadi krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan DPR RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi," kata DGB UI dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Tak hanya itu, DGB UI mengaku geram, sebab para pejabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, telah mengingkari sumpah jabatan mereka.

DGB UI menyatakan prihatin akan masa depan demokrasi yang dianggap berpotensi menghancurkan bangsa Indonesia.

"Para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan reformasi, justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan MK yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini," urai DGB UI.

Terkait hal itu, DGB UI mendesak semua lembaga negara untuk mengambil sikap.

Pertama, harus menghentikan revisi UU Pilkada yang dibahas Baleg DPR RI dan akan disahkan lewat Rapat Paripurna, Kamis hari ini.

DGB UI juga mendesak lembaga-lembaga negara untuk bersikap aktif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai-nilai kewarganegaraan.

Terakhir, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melaksanakan putusan MK Nomor 60 dan Nomor 70 Tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.

Baca juga: Jokowi Anggap Biasa soal Baleg DPR Tolak Putusan MK: Itu Proses Konstitusional

"Negara harus didukung penuh agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konstitusi sesuai perundang-undangan, serta mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat adalah berdasarkan Pancasila," tutup DGB UI.

Berikut daftar 120 guru besar UI yang ikut menyetujui rilis tersebut:

1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.
2. Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes
3. Prof. Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD-Kger, M.Epid, FINASIM
4. Prof. Dr. Jenny Bashiruddin, Sp.THT-L(K)
5. Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.F(K). S.H.
6. Prof. Dr. dr. Achmad Fauzi Kamal, Sp.OT(K)
7. Prof. Dr. dr. Ismail, Sp.OT(K)
8. Prof. Anton Rahardjo, drg, MS.c.(PH), PhD
9. Prof. Dr. Sarworini B. Budiardjo, drg. Sp.KGA(K)
10. Prof. Dr. Hanna Bachtiar, drg. Sp.RKG(K)
11. Prof. Dr. Decky Joesiana Indriani, drg., M.DSc.
12. Prof. Risqa Rina Darwita, drg. Ph.D.
13. Prof. Dr. Sumi Hudiyono PWS
14. Prof. Dr. Titin Siswantining, DEA
15. Prof. Dr. Azwar Manaf, M.Met.
16. Prof. Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum, S.Si., M.Si.
17. Prof. Dr. rer. nat. Terry Mart
18. Prof. Ir. Yulianto S. Nugroho, M.Sc., Ph.D.
19. Prof. Ir. Isti Surjandari Prajitno, M.T., M.A., Ph.D.
20. Prof. Dr. -Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra
21. Prof. Dr. Ing. Ir. Nasruddin, M.Eng
22. Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno, M.A.
23. Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D.
24. Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., Ak., M.B.A, M.M., CA., FCMA., CGMA., FCPA(Aust.)
25. Prof. Ratna Wardhani, S.E., M.Si., CA., CSRS., CSRA.
26. Prof. Dr. Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar, S.E.
27. Prof. Dr. Multamia Retno Mayekti Tawangsih Lauder, S.S., Msc., DEA
28. Prof. Dr. Agus Aris Munandar, M.Hum.
29. Prof. Muhammad Luthfi, Ph.D.
30. Prof. Dr. Maman Lesmana
31. Prof. Dr. Mirra Noor Milla, S.Sos., M.Si.
32. Prof. Dr. Frieda Maryam Mangunsong Siahaan, M.Ed., Psikolog
33. Prof. Farida Kurniawati, S.Psi., M.Sp.Ed., Ph.D., Psikolog
34. Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog
35. Prof. Drs. Adrianus E Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.
36. Prof. Dr. Donna Asteria, S.Sos., M.Hum.
37. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.
38. Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
39. Prof. drg. Nurhayati Adnan, M.P.H., M.Sc., Sc.D.
40. Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si, Ph.D.
41. Prof. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.
42. Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc.
43. Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom.
44. Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom., M.Kom.
45. Prof. Achir Yani S. Hamid, MN., DN., Sc.
46. Prof. Dra. Setyowati, S.Kp., M.App.Sc., Ph.D.
47. Prof. Dr. Krisna Yetti, S.Kp., M.App.Sc.
48. Prof. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp, MARS
49. Prof. Yeni Rustina, S.Kp. M.App.Sc., Ph.D.
50. Prof. Dr. Hayun, M.Si., Apt.
51. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S., Apt.
52. Prof. Dr. Retnosari Andrajati, M.S., Apt.
53. Prof. Dr. Berna Elya, M.Si., Apt.
54. Prof. Dr. Abdul Mun’im, M.Si., Apt.
55. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
56. Prof. Dr. Martani Huseini
57. Prof. Dr. Manneke Budiman
58. Prof. Dr. Rosali Saleh
59. Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi
60. Prof. Dr. dr. Zulkifli Amin
61. Prof. Dr. dr.Yoga
62. Prof. Dr. dr. Erlina Burhan
63. Prof. Dr. dr. Saleha Sunkar
64. Prof. Dr. dr. Yeva Rosana
65. Prof. Dr.dr. Dyah Purnamasari
66. Prof.Dr.dr. Akmal Taher
67. Prof. Dr. Hamdi Muluk
68. Prof. Dr. Francisia Seda
69. Prof. Dr. Yunita. T. Winarto
70. Prof. Dr. Melani Budianta
71. Prof. Dr. Mayling-Oey Gardiner
72. Prof. Dr. Riris Sarumpaet
73. Prof. Dr. Fitra Arsil
74. Prof. Dr. Andri Gunawan
75. Prof.Dr. Evi Fitriani
76. Prof. Dr. Anhari
77. Prof.Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika
78. Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu
79. Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi
80. Prof.Dr. Sudigdo Sastroasmoro
81. Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur
82. Prof. Dr. Ine Minara
83. Prof. Dr. Susie. B. Hirawan
84. Prof. Dr, Bambang Budi Siswanto
85. Prof. Dr. Martina Wiwie
86. Prof. Dr. Anto Sulaksono
87. Prof Dr. Zuherman Rustam
88. Prof. Dr. Retno Wahyuningsih
89. Prof. Dr. Abdul Azis Rani
90. Prof. Dr. Ikhwan Rinaldi
91. Prof. Dr. Vivi Fauzia
92. Prof. Dr. Helmiyanti
93. Prof. Dr. Teguh Kurniawan
94. Prof. Dr. Noyorono
95. Prof. Dr. Imam Subekti
96. Prof. Dr. Evie Yunihastuti
97. Prof. Dr. Teguh Kurniawan
98. Prof. Dr.dr, Samsuridjal Dauzi
99. Prof. Dr. Toar Lalisang
100. Prof. Dr. Muhammad Anis
101. Prof. Dr. Budi Utomo
102. Prof. Dr. Amal C Syaaf
103. Prof. Dr. Sandra Fikawati
104. Prof. Dr. Meily Kurniawidjaya
105. Prof. Dr. Agus Sarjono
106. Prof.Dr. Ridla Bakri
107. Prof.Dr. Abinawanto
108. Prof. Dr. Bambang Soegijono
109. Prof. Dr. Wibowo Mangunwardoyo
110. Prof. Dr. Corina Riantoputra
111. Prof. Dr. Yuni Krisnandi
112. Prof. Dr. R.Tuti Nur Mutia
113. Prof.Dr. Ratna Sitompul
114. Prof. Dr. Ratna Dwirestuti
115. Prof. Dr. Diantha Soemantri
116. Prof. Dr. Septilia Wanandi
117. Prof. Dr. Ardhi Findiartini
118. Prof. Dr. Djoko Widodo
119. Prof. Dr. Idrus Alwi
120. Prof. Dr. Titik Pudjiastuti

Nama-nama civitas akademika UI berikutnya akan menyusul

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi massa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Aksi massa itu dilakukan untuk mencegah upaya pengesahan RUU Pilkada lewat rapat paripurna, Kamis, pukul 9.30 WIB.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal.

"(Aksi unjuk rasa) besok," kata Satria, Rabu (21/8/2024) malam.

Ia menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Satria mengatakan, bagi wilayah Jakarta, bisa merapatkan barisan aksi bersama BEM SI di depan Gedung DPR RI.

Baca juga: Gelombang Dukungan Kawal Putusan MK: BEM UI, Unpad hingga Undip Gelar Demo Hari Ini

"Bergabung pada aksi massa di DPR RI untuk kampus dan masyarakat sekitar Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024," jelasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (20/8/2024), MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/non-partai, sebagaimana menurut Pasal 41 dan 42 Undang-undang Pilkada.

Tak hanya itu, MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sehari setelah putusan MK itu dikeluarkan, Rabu, Baleg DPR RI langsung mengadakan rapat membahas revisi Undang-undang Pilkada.

Dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja), Baleg DPR RI mengubah putusan MK, dengan hanya memberlakukan syarat ambang batas pengusungan calon di Pilkada bagi partai yang tidak lolos DPRD.

Sementara, terkait batas usia pencalonan kepala daerah, Baleg DPR RI menolak menjalankan putusan MK, dan justru mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang kontroversial.

Syarat batas usia berdasarkan putusan MA itu telah tertuang dalam Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bunyi pasal tersebut adalah, "Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih."

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ibriza Fasti/Yohanes Liestyo)