TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada tiga versi di balik batalnya Anies Baswedan akhirnya tidak maju di Pilgub Jawa Barat (Jabar).

Ketiga versi itu disampaikan oleh Anies Baswedan, DPP PDIP Perjuangan, dan PDIP Jawa Barat. Apa saja pengakuan mereka yang saling berbeda itu?

Versi Sekjen PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim pihaknya tidak pernah berencana mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat 2024.

Bahkan, kata Hasto, PDIP tak pernah jalin komunikasi secara khusus untuk mengusung Anies di Jabar.

Menurut Hasto, Anies, sejak awal hanya masuk opsi untuk diusung di Jakarta.

Demikian penjelasan ini disampaikan Hasto untuk merespons nama Anies yang beberapa saat sebelumnya sempat dikabarkan kuat akan diusung PDIP dan dipasangkan dengan Ono Surono.

"Secara khusus tidak. Tapi ini menunjukkan bagaimana memang publik memberikan suatu persepsi yang cukup luas," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jumat (30/8) dini hari.

Hasto menganggap dukungan agar PDIP mengusung Anies tak lebih dari persepsi publik karena keduanya dianggap memiliki nasib yang sama dari upaya skenario kotak kosong dan calon tunggal.

Meski begitu, Hasto menyebut komunikasi PDIP dengan Anies akan terus berjalan dengan baik. Dia menilai putusan MK kemudian telah menjembatani partainya dengan Anies.

Versi PDIP Jawa Barat

Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono mengungkap alasan partainya batal mengusung dirinya dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.

Berbeda dengan keterangan Hasto, Ono mengungkapkan, komunikasi antara PDIP dan Anies mengerucut pada Kamis (29/8/2024) sore setelah adanya komunikasi.

“Kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, dikutip dari video YouTube Kompas TV.

“Kita sadar betul bahwa Pak Anies merupakan figur, tokoh nasional. Beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, Kuningan, dan beliau memiliki track record (rekam jejak) yang sangat bagus sebagaimana membangun Jakarta,” tambah Ono.

Pihaknya, kata Ono, yakin Anies merupakan sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Jawa Barat.

“Kami yakin tentu Pak Anies adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala persoalan di Jawa Barat.”

“Tetapi kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,” ulangnya menegaskan.

Saat ditanya apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setuju untuk mengusung Anies di Pilkada Jabar, Ono menyebut itu merupakan proses yang tidak terpisahkan.

“Ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan dewan partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di Jakarta,” bebernya.

“Kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP partai dan ibu ketua umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di pilkada.”

Saat ditanya siapa tangan-tangan dari luar yang ia maksud, Ono hanya menyebut nama Mulyono dan geng.

“Ya Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono.”

Sebelumnya Kompas.TV memberitakan, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Folmer Siswanto menyebut peluang partainya mencalonkan Anies di Pilkada Jabar 2024 mencapai 95 persen.

Folmer menjelaskan hal itu pada Kamis (29/8/2024). Menurutnya, Anies sedang dalam perjalanan ke Bandung pada Kamis malam, hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah.

Rencananya Anies akan dipasangkan dengan Ono untuk maju di Pilkada Jabar.

"Iya, 95 persen (peluang pendaftaran Anies-Ono). Apalagi Pak Anies sedang dalam perjalanan ke Bandung," kata Folmer, Kamis.

Dia menyebut nama Anies-Ono adalah hasil pengerucutan yang semula dibahas di internal PDIP.

Versi Anies Baswedan

Juru Bicara Tim Operasional Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagub.

Hal tersebut, dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun Anies mendapat mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Walaupun akhirnya, jalan Anies maju Pilkada Jakarta kandas lantaran tak mendapat dukungan dari partai politik (parpol).

"Anies tidak maju di Jabar. Kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta," ujar Sahrin.

"Itu juga terefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat."

Kendati demikian, Anies tetap mengucapkan rasa terima kasihnya kepada PDIP.

Sebab, PDIP telah menawarkan Anies untuk menjadi cagub Jabar meskipun akhirnya ditolak olehnya.

"Hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik."

"Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, ya kurang lebih baru hari ini (Kamis, 29 Agustus 2024). Sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan (Anies pilih tak maju Pilkada Jabar)," terang Sahrin.

Istana bantah Ono Surono

Sementara itu, pihak Istana menegaskan parpol untuk tidak mengaitkan urusan politik dengan Jokowi.

Hal tersebut, disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyusul tudingan yang dilayangkan Ono Surono.

"Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik," ujar Ari, Jumat (30/8/2024).

"Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden."

Menurut Ari, keputusan untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan seseorang merupakan urusan internal partai masing-masing.