Di sana, Anies disambut Ketua DPD PDIP Jakarta, Adi Wijaya, dan kader PDIP lainnya.
"Kemudian pada hari Minggu malam tanggal 25 Agustus, 2 elite PDIP mendatangi Anies di Markas Anies di Jakarta Selatan untuk menandatangani berkas," ucapnya.
Setelah bertemu Rano Karno dan kader PDIP, ternyata terdapat perubahan situasi yang membuat Anies batal dideklarasikan.
"Kemudian mendadak terjadi 'perubahan situasi' yang kemudian dikatakan untuk ditunda."
"Lalu sore hari terjadi perubahan nama. Yang kemudian dicalonkan Adalah Pramono Anung dan Rano Karno," tuturnya.
PDIP Bantah Tolak Usung Anies
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, memastikan internal partainya tak menolak untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jakarta.
"Bukan, bukan dari penolakan internal, karena kesepahaman itu sudah dibangun," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat.
Hasto mengaku sempat berdiskusi dengan Anies mengenai pemikiran Bung Karno, Megawati Soekarnoputri dari aspek geopolitik.
"Juga perhatian terhadap umat Islam, sampai Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pembebas bangsa Islam dalam konferensi Islam Asia Afrika," ujarnya.
Hasto mengeklaim bahwa ada yang menghambat Anies maju Pilkada 2024.
"Dan hambatannya ya mereka yang kemarin mencoba, untuk melakukan pengkondisian di Pilkada DKI," ucap Hasto.
Hasto mengungkit ada pihak yang mencoba untuk melanggar konstitusi guna menggagalkan PDIP dan Anies.
"Kekuasaan itulah yang konstitusi saja mau dilanggar, itu karena memang sebenarnya upaya untuk mengepung PDIP dan Pak Anies," tegasnya.
(Tribunnews.com/Deni/Abdi/Fersianus)