Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PPP sekaligus mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno menanggapi program hunian apartemen di atas stasiun yang dibawa calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Menurutnya, program itu sudah ada sejak kepemimpinannya bersama Anies Baswedan.

Sandi mengatakan, pembangunan pemukiman yang terintegrasi dengan transportasi sudah dilakukan dirinya bersama Anies. Saat itu, ia menyebut program itu bernama pemukiman berbasis transit oriented development (TOD).

"Pola pembangunan pemukiman itu adalah transit oriented development TOD. Dan kita sudah menyusun pada waktu itu bahwa ada transit oriented development di moda transportasi berbasis rel, berbasis mass rapid transit, maupun berbasis kereta commuter waktu itu ya," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Sandiaga menyampaikan, pembangunan pemukiman berbasis TOD yang pertama ia bangun di daerah Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Saat itu, pemukiman warga terhubung dengan 5 moda transportasi secara langsung.

"TOD yang pertama itu adalah di Dukuh Atas di mana ada 5 moda transportasi itu bersinggungan, kita buatkan regulasinya baik di bawah tanah maupun di atas tanah," jelasnya.

"Dengan itu akan terbangun sebuah pola urban setting, atau pembangunan dari pada perkotaan itu yang terintegrasi. Jadi saya meyakini bahwa arahnya memang ke sana. Ke transit oriented development atau TOD," sambungnya.

Baca juga: Reaksi PKB usai Kubu Pramono-Rano Mulai Sentil RK-Suswono: Bagus Kalau Serang Program Bukan Pribadi

Ia menuturkan, program itu harus dilanjutkan oleh siapapun figur yang memimpin Jakarta. Apalagi, moda transportasi MRT sudah diperpanjang hingga ke Jakarta Utara dan Tangerang Selatan.

"Kita MRT-nya akan diperpanjang sampai ke wilayah Jakarta Utara dan juga sudah di ground, atau sudah dalam proses untuk groundbreaking yang Barat ke Timur dan katanya mau diperpanjang juga yang Selatan menuju Tangerang Selatan," jelasnya.

Di sisi lain, Sandiaga Uno memahami perencanaan pembangunan pemukiman warga yang terintegrasi dengan transportasi umum tidak bisa selesai hanya 5 tahun kepemimpinan. Akan tetapi, program itu baru bisa berjalan baik jika diteruskan hingga 20 tahun ke depan.

"Jadi itu sudah menjadi perencanaan dan enggak akan kelar 5 tahun, 10 tahun, mungkin 15-20 tahun karena Jakarta ini akan menuju kota global," pungkasnya.