Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mulai hari ini, Rabu (25/9/2024), Wali Kota Solo Teguh Prakosa cuti kampanye Pilkada 2024.
Sebagaimana diketahui, Teguh sebelumnya sudah mengajukan cuti kampanye Pilkada 2024 selama dua bulan.
Surat cuti kampanye itu telah dikirim dan sudah keluar pada Jumat (20/9/2024).
Teguh berpasangan dengan Bambang Nugroho (Gage), maju sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP).
Lantas, siapa penggantinya untuk memimpin Kota Solo sementara, selama Teguh cuti kampanye?
Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo itu, diketahui telah ditunjuk pejabat sementara (Pjs) wali kota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Dia adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto.
Dhoni akan mulai aktif bertugas di Solo hari ini hingga Sabtu, 23 November 2024 atau sampai masa cuti kampanye wali kota selesai.
"Pjs-nya dari provinsi. Pak Dhoni (namanya). (Mulai berlaku) besok (hari ini). Cutinya Pak Wali mulai besok, jadi Pjs-nya mulai bertugasnya besok sampai selesai cutinya wali kota," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono di Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2024), dilansir Kompas.com.
Teguh mengatakan, Pjs wali kota nantinya akan meneruskan program wali kota yang sudah ada selama cuti, dengan berkoordinasi dengan Sekda.
"Dia latar belakangnya birokrasi. Hanya saja ini Solo, kabupaten/kota. Maka mereka akan komunikasi Pak Sekda agar sampai penghujung Pilkada itu ya itu yang dikerjakan oleh Pjs," kata Teguh.
Baca juga: Gibran Dampingi Blusukan Respati-Astrid, Teguh Prakosa Minta Wapres Terpilih Tak Cawe-cawe
Saat ditanya apakah Pjs akan berkantor di Solo lima hari kerja atau tidak, Teguh mengatakan, itu akan dibicarakan antara Pjs dan Sekda.
"Dia akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah dia full lima hari di sini, atau dua hari, tiga hari silakan nanti dengan Pak Sekda," ungkap dia.
Sosok Dhoni Widianto
Dhoni diketahui merupakan pejabat eselon II dengan pangkat/golongan pembina utama muda (IV/c).
Dia menempuh pendidikan terakhir S3 Administrasi Publik.
"Pak Dhoni itu Inspektur Provinsi. Eselon II," ujar Budi.
Dhoni dilantik menjadi Inspektur Provinsi Jawa Tengah pada 2023 lalu.
Jadwal Kampanye hingga Pemungutan Suara Pilkada 2024
Jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Berdasarkan peraturan tersebut, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 mendatang.
Sejauh ini, Pilkada 2024 baru memasuki tahap penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada Minggu (22/9/2024).
Selanjutnya, setiap pasangan calon dipersilakan melakukan kampanye, mulai dari Rabu (25/9/2024) hingga Sabtu, 23 November 2024 nanti.
Untuk selengkapnya, berikut adalah jadwal Pilkada Serentak 2024, mulai dari kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Pelaksanaan kampanye: 25 September sampai dengan 23 November 2024
Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara: 27 November sampai dengan 16 Desember 2024
Penetapan calon terpilih: paling lambat lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: menyesuaikan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih: paling lama tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
Jadwal Lengkap Pilkada Serentak 2024
Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada 2024 dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan penyelenggaraan.
Berikut rincian jadwal Pilkada 2024:
Tahapan persiapan
- Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024
- Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024
- Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024
- Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024
- Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024
- Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024
- Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024
Tahapan penyelenggaraan
- Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024
- Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024
- Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024
- Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024
- Penetapan pasangan calon: 22 September 2024
- Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024
- Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
- Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024
- Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):
- Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
- Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
- Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
- Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
- Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
a. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:
- Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
- Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9
b. Gubernur dan wakil gubernur terpilih
- Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
- Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9
(Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)