Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Drama pemecatan Tia Rahmania dari PDIP berbuntut panjang.
Tia Rahmania merupakan anggota DPR RI terpilih yang batal dilantik lantaran sudah terlebih dulu dipecat oleh PDIP.
Ia dituding menggelembungkan suara saat Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 lalu.
Tak terima dituding menggelembungkan suara, Tia Rahmania pun melawan.
Ia menggugat PDIP ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
Tia turut menggugat Mahkamah Partai, Bonnie Triyana, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Bawaslu, hingga KPU RI.
Selain menggugat ke PN Jakpus, Tia juga berencana membuat laporan kepolisian atas tudingan PDIP yang menyebutnya menggelembungkan suara.
Puan Jelaskan Duduk Masalah Pemecatan Tia Rahmania
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menjelaskan alasan partai banteng memecat Tia Rahmania.
Puan membantah, pemecatan itu berkaitan dengan kritik yang sempat disampaikan Tia kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
"Enggak ada hubungannya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Baca juga: Daftar 6 Politikus PDIP yang Dipecat hingga Hengkang, Tia Rahmania Susul Bobby Nasution
Adapun kritik itu disampaikan Tia saat Ghufron menyampaikan materi tentang penguatan anti-korupsi dalam Forum Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan untuk Anggota DPR Periode 2024-2029.
Puan menegaskan Tia sudah lebih dulu dipecat sebelum melayangkan kritik ke Nurul Ghufron.
"Enggak ada hubungannya (dengan kritik Nurul Ghufron) karena memang acara yang di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU. Jadi enggak ada hubungannya," ujar Ketua DPR RI itu.
Ronny Talapessy Sebut Tia Gelembungkan Suara
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut pemecatan Tia dipicu adanya penggelembungan suara.
Ia membantah pihaknya sengaja menjegal pelantikan Tia sebagai anggota DPR RI.
Ronny menjelaskan, pemecatan itu bermula saat Bonnie Triyana melayangkan gugatan ke DPP PDIP.
Hasilnya, DPP PDIP mengabulkan gugatan Bonnie dan memutuskan memecat Tia sebagai kader partai banteng.
Ronny menegaskan proses pemecatan Tia tidak dilakukan dalam sekejap, melainkan sudah berlangsung lima bulan.
"Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi," kata Ronny, Kamis.
Menurut Ronny, DPP PDIP telah menggelar sidang etik pada 3 September 2024 lalu.
Dalam sidang tersebut, DPP PDIP menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian Tia sebagai anggota partai.
Baca juga: Tia Rahmania Gugat PDIP, Mahkamah Partai, Bonnie Triyana hingga KPU Usai Batal Dilantik Anggota DPR
Siap Hadapi Gugatan Tia di PN Jakpus
Ronny mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan Tia di PN Jakpus.
Ia menjelaskan, proses penggantian posisi Tia sebagai anggota DPR RI terpilih dengan caleg lain sudah sesuai peraturan yang berlaku.
“Kalau teman-teman memperhatikan tanggal 23 September KPU kan sudah menyampaikan (penetapan pengganti Tia). Kami tanggal 13 September sebenarnya sudah menyampaikan (surat pemberhentian) kepada KPU,” kata Ronny.
“Kami dari partai sudah melakukan proses ini sesuai dengan undang-undang partai politik, dan ketentuan AD/ART kita dan peraturan partai di internal kita."
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Rizki Sindi Saputra/Fersianus Waku)