News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilgub DKI Jakarta

Bima Arya Justru Bantah Kubu RIDO, Golput Tinggi Tak Bisa Jadi Alasan Ragukan Hasil Pilkada Jakarta

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mempersoalkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini menjadi salah satu dasar gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, masyarakat yang tidak memakai hak suara atau golput dalam Pilkada Jakarta 2024 mencapai 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Adapun jumlah pengguna hak suara mencapai 4.724.393 orang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan bahwa partisipasi pemilih yang rendah tidak bisa menjadi dasar untuk meragukan hasil Pilkada Jakarta 2024. Hasil Pilkada tetap legitimasi meskipun golput yang tinggi.

"Ya tetap saja, itu (hasil Pilkada Jakarta) valid," kata Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

Diketahui, Bima Arya merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai pengusung paslon nomor urut 1, RIDO, pada Pilkada Jakarta 2024 ini.

Bima Arya mengatakan, Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) nantinya sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 baru bisa membuktikan kinerjanya pada saat memimpin.

Dengan begitu, kebijakannya bisa diakui pula oleh warga yang golput saat pencoblosan.

"Legitimasi berikutnya adalah legitimasi dalam hal kinerja pemerintahan, banyak juga yang terpilih dengan suara tipis. Tapi, kemudian bisa membangun legitimasi pemerintahan karena perform, karena memiliki kinerja yang baik," jelasnya. 

"Jadi, yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah. Nah sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan kita awasi bersama-sama dengan pemerintah," sambungnya.

Baca juga: Mendagri Tito Akui Ada ASN hingga Sekda Tak Netral di Pilkada 2024, Tawarkan Diri Menangkan Paslon

Di sisi lain, Bima menilai angka golput yang tinggi juga dipengaruhi sejumlah hal. Di antaranya faktor teknis lantaran penyelenggaraan Pileg dan Pilpres berdekatan dengan Pilkada.

"Mungkin juga ada faktor ada faktor kejenuhan di situ," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan segera melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. 

Gugatan tersebut akan dilayangkan paling lambat pada Rabu, 11 Desember 2024.

Baca juga: Ramai Isu Ustaz Adi Hidayat Gantikan Gus Miftah setelah Komentari Nasib Sunhaji

Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, sesuai peraturan pasangan RIDO memiliki waktu untuk menyerahkan gugatan ke MK paling lambat pada Rabu di jam 16.00 WIB.

Sehingga, saat ini pihaknya tengah memproses seluruh bahan, termasuk soal narasi kecurangan yang terjadi di Pilgub Jakarta.

"Sampai saat ini tim hukum sedang memproses seluruh bahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, baik yang berkaitan dengan narasi kecurangan dan lain sebagainya," kata Muslim Jaya, seperti dikutip Selasa (10/12/2024).

Sementara, Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria mengatakan, ada hal yang sangat krusial di Pilkada Jakarta tahun ini. Salah satunya berkaitan dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jakarta. 

"Seperti yang sudah disampaikan oleh tim hukum, tim pemenangan, partai-partai pengusung, dari pasangan RIDO melihat bahwa Pilkada Jakarta tahun 2024 memiliki masalah yang cukup krusial, yaitu partisipasi daripada pemilih sangat rendah. Ini merupakan yang terendah dalam sejarah Pilkada di DKI Jakarta," kata dia.

Menurut Ariza, sapaan akrab Riza Patria rata-rata tingkat partisipasinya tidak lebih dari 53 persen. Angka ini sangat minim jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 68 persen. Menurutnya hal ini sangat ironis. 

"Saat Pilkada di Jakarta sebelumnya, meski cuaca hujan partisipasinya sangat tinggi sekali. Padahal saat Pilkada yang dilangsungkan pada 27 November 2024 lalu cuaca di Jakarta sangat cerah sehingga seharusnya tidak menggangggu partisipasi warga dalam memilih," jelas dia.

Tim hukum pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024 nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono, mulai mempersiapkan sengketa hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK) (TRIBUNNEWS)

Setelah dilakukan penelitian dan kajian, rendahnya tingkat partisipasi warga ini disebabkan karena munculnya banyak masalah yang terjadi di lapangan. 

Ada banyak warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk datang ke TPS dalam rangka mencoblos pasangan calon di Jakarta.  

"Maka dari itu, pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkiat beberapa masalah di antaranya yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih karena banyak warga tidak menerima undangan. Apakah ini disengaja atau tidak, nanti pada waktunya masyarakat akan tahu," jelasnya. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Eggi Sudjana Laporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Bareskrim Polri soal Ijazah Palsu

Selain itu, tim RIDO juga banyak mendapatkan laporan jika ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS. 

"Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua dalam membangun demokrasi yang lebih baik, yang lebih sehat, yang kondusif ke depannya," pungkas Ariza.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini