Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo angkat suara perihal keterangan pers yang disiarkan Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA). Jokowi -sapaan Joko Widodo- tak terima kegiatan blusukan di Jakarta membutuhkan dana hingga Rp 26,6 miliar. Bagi Jokowi blusukan di kampung-kampung Jakarta hanya bermodal jalan kaki belaka.
"Blusukan enggak ada anggaran, blusukan itu apa sih? Modalnya itu hanya jalan kaki," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu kemarin.
Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, dana yang beredar selama kegiatan blusukan merupakan dana operasional. Dana itu telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Dana tersebut disediakan untuk kegiatan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Kita itu punya dana operasional, dana operasi kemanan, dana sosial khusus, dana ketertiban sosial, dana operasional khusus. Kalau ada kebakaran, masalah gesekan masyarakat, butuh dana cepat, bantuannya ya dari dana operasional itu," katanya.
Kendati demikian, Jokowi mengakui dana operasional yang dahulu bernama dana taktis itu mencapai Rp 26,6 miliar. Hingga kini, dana tersebut tidak habis hingga setengahnya.
Jokowi menambahkan, kegiatan blusukan ditujukan untuk pengawasan dan manajemen kontrol. Bagi pemerintah, manajemen kontrol dan pengawasan penting untuk mengetahui realisasi program. Fungsi itu pun sebagai cara yang efektif untuk mendekat ke masyarakat, dan bukan sebagai alat pencitraan.
"Yang diicitrakan itu apanya? Lah wong kita ke kelurahan, kecamatan, cuma untuk mengecek doang, enggak pakai dana apa-apa," ucapnya.
FITRA memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut, ternyata lebih mahal dibanding dengan gubernur dan wakil gubernur DKI terdahulu, Fauzi Bowo dan Prijanto.
Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar pertahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam Belanja Penunjang Operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.
"Anggaran blusukan Jokowi rata-rata Rp 22 miliar per tahun. Itu dari anggaran penunjang operasional APBD 2013," ujar Direktur Invenstigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, saat Diskusi Publik dengan tema 'Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan' di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (19/7) lalu.
Jika dikonversi per bulan, Jokowi dan Basuki menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar dan Rp 74 juta perhari atau Rp 37 juta setiap orang. "Satu hari Jokowi-Ahok habiskan Rp 34 juta. Enak kan?" tandasnya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menilai blusukan yang dilakukan Jokowi, bukan praktik pemborosan dana APBD. Bahkan, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo menilai, blusukan adalah bagian dari tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk secara langsung menyerap aspirasi warga ibukota.
"Blusukan itu juga, untuk mempercepat reformasi birokrasi, dan pembangunan infrastruktur. Jadi, yang dimaksud anggaran blusukan, ya dalam blusukan dicatat apa yang kurang sarana prasarana di tengah lingkungan masyarakat tersebut," kata Tjahjo melalui pesan singkat.
Ia mengatakan, blusukan memang gaya khas kepemimpinan Jokowi maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gaya pasangan tersebut dinilai mampu mengetahui keluh kesah dan keinginan warga, sehingga program pemprov menjadi tepat sasaran.
Karenanya, Tjahjo justru mempertanyakan apa yang salah dari blusukan Jokowi dan Ahok tersebut. "Apa yang salah? Apa yang boros ? Kan tidak ada, yang memprotes ya yang tidak bisa bergaya turun ke bawah," tandasnya.
Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat pun membela Jokowi. Bagi Martin, keterangan FITRA janggal. "Kok blusukan disebut memboroskan anggaran, tidak masuk akal pernyataan tersebut," kata Martin. Ia menyebut, blusukan Jokowi-Ahok sebagai satu cara untuk mengetahui realitas masalah yang dihadapinya. (fer/kps)