Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana ngotot agar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman menjelaskan persoalan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang kini menjadi persoalan hukum.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang beragendakan pembahasan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri terkait RAPBD DKI Tahun 2015, awalnya sebagai pimpinan rapat Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta sejumlah Kepala Dinas memaparkan programnya sampai akhirnya tiba giliran Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman.
Sebelum memberikan ijin bicara kepada Arie, Prasetio minta agar Kepala Dinas Pendidikan tersebut memberikan penjelasan mengenai UPS.
"Saya ingin mendengar semua kepala dinas berbicara. Ini bergulir omongan UPS ini. Kami minta penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan, supaya kita terang benderang nih," ucap Prasetio dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI tersebut, Rabu (18/3/2015).
Pernyataan Prasetio tersebut langsung disambut baik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana. Pria yang akrab disapa Haji Lulung tersebut sepakat dengan Prasetio minta penjelasan mengenai persoalan UPS.
Haji Lulung pun sempat menegur Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun yang dilihatnya tertawa saat dirinya berbicara UPS.
"Jangan sampai yang hari ini UPS berkeliaran ke mana-mana. Pak Lasro jangan ketawa ini. Jangan sampe ada lagi UPS," ucapnya.
Tetapi Ketua Fraksi Partai NasDem DKI Bestari Barus berpendapat lain. Seharusnya pertemuan tersebut fokus membahas evaluasi Kemendagri.
"Pak Ketua, kita konsentrasi pada pembicaraan kita mengenai evaluasi," ucap Bestari.
Tapi pernyataan Bestari langsung ditimpali Haji Lulung tanpa minta ijin pimpinan rapat terlebih dahulu.
"Ini penting jangan sampai kita jadi kambing hitam," timpal Lulung.
Ternyata jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman tidak mengulas sama sekali tetang UPS.
Arie justru menjelaskan evaluasi anggaran Kemendagri terhadap dinas yang dipimpinnya termasuk pengalihan anggaran untuk renovasi sekolah yang awalnya berada di Dinas Perumahan kini kembali berada di dinas yang dipimpinnya.