Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengatakan pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) begitu kejam, dan itu supaya Ahok tidak terpilih lagi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
"Statement (Pernyataan) Ahok yang mengatakan DPRD menghambat pengesahan itu asal dan tidak mendasar. Karena pembahasan KUA-PPAS itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ucap Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (19/10/2015).
Taufik juga menjelaskan nilai KUA-PPAS 2016 yang dipangkas sebesar Rp 10,5 triliun adalah hasil pembahasan tingkat satuan II yang telah mereka lakukan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
"Aneh juga Ahok, seolah hanya Ahok yang benar. Pemotongan itu sudah berdasarkan kesepakatan dengan TAPD. Jadi, Dewan hanya mengikuti maunya eksekutif. Eksekutif sudah bilang cuma mampu Rp 32 T, masa mau dipaksa Rp 37 T," ujar Taufik.
Sebelumnya Ahok sempat menuding DPRD memperlambat pembahasan KUA-PPAS supaya dirinya tidak terpilih lagi di Pilkada DKI 2017.
"Ini pertama kalinya APBD DKI disusun sesuai dengan aturan untuk tahun 2016. Terima kasih DPRD DKI, pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) begitu kejam, apa supaya saya enggak kepilih lagi 2017. Tetapi, saya sebenarnya punya hubungan baik dengan DPRD. Cuma di media saja suka nyela-nyela dikit," ujar Ahok di Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).
Ahok mengatakan, banyak anggota DPRD yang menghubunginya langsung dan memberitahunya bahwa ada pemborosan pada anggaran yang disusun oleh eksekutif.
Ahok menyampaikan hal ini dalam acara untuk menunjukkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk hati-hati menggunakan anggaran, tetapi juga tidak boleh takut mempergunakannya.