Kali Ini, Ahok Puji Habis DPRD DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD DKI.

Seusai mengikuti rapat itu, Basuki memuji habis-habisan anggota DPRD yang telah bekerja dengan sangat baik.

Pria yang akrab disapa Ahok ini memuji kinerja DPRD DKI pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementerai (KUA-PPASI) DKI 2016.

Dia memuji DPRD yang teliti pada pembahasan KUA-PPAS.

"DPRD ini kerjanya betul-betul luar biasa. Nah, inilah pemerintahan daerah, seperti ini. Pemerintah bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif," ujar Ahok di depan para anggota DPRD di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Bahkan, ujar Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik bisa membantunya dalam menemukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak becus bekerja, pada saat pembahasan anggaran.

"Pak Ketua juga bisa kasih tahu saya nih, siapa SKPD yang bisa kerja atau tidak kerja. Dari bahas anggaran, anggota DPRD bisa langsung tahu eksekutif mana yang agak bodoh. Karena dari sini kelihatan kan," katanya.

Ahok mengatakan, pembahasan anggaran adalah evaluasi untuk pejabat di jajaran pemerintahannya.

Dengan kerjasama dengan DPRD, kata Ahok, bisa ketahuan mana SKPD yang berusaha untuk menyusupkan anggaran siluman.

"Saya Gubernur dan DPRD itu menyatu untuk menyisir semua," kata Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok juga berterimakasih kepada Bestari yang telah memberitahukan dugaan adanya anggaran siluman pada Suku Dinas Tata Air sebesar Rp 700 miliar.

Yang ternyata temuan itu adalah kesalahpahaman Ahok. Anggaran Rp 700 miliar itu merupakan anggaran untuk pembangunan sheetpile atau dinding turap di tiap Suku Dinas Tata Air.

Minta Ahok kepada tiap Sudin untuk penggabungan lelang konsolidasi. Tapi, SKPD berbeda persepsi dengan Ahok.

SKPD menanggap penggabungan anggaran dengan membuat nomenklatur baru. Dan anggaran Rp 700 miliar, bukan anggaran siluman yang diduga oleh Bestari dan Ahok.

Anggaran pun dikembalikan ke tiap-tiap Suku Dinas Tata Air.

Taufik menegaskan pengembalian anggaran Rp 700 miliar ke Suku Dinas Tata Air. Kata Taufik, Jakarta bisa banjir kalau anggaran tersebut dihilangkan.

"Pak Gubernur juga jangan salah sangka terus," ujar Taufik kepada Ahok yang duduk di sampingnya.