Baca tanpa iklan
Pasalnya, saat ini warga Jakarta sendiri memiliki berbagai macam kartu.
"Seharusnya, digandeng terlebih dahulu semua pihak terkait, mulai dari perbankan, asuransi, maupun pihak komersial lainnya. Sehingga warga Jakarta benar-benar hanya memiliki satu kartu saja. Coba saja lihat dompet warga Jakarta sekarang, banyak sekali kartu yang digunakan," katanya.
Aplikasi IPJ
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penerapan smart city khususnya di Provinsi DKI Jakarta melalui elektronifikasi informasi dan transaksi sistem pembayaran.
Salah satunya dengan turut melaunching aplikasi Info Pangan Jakarta (IPJ).
"Aplikasi IPJ adalah suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses perkembangan harga pangan utama yang difokuskan pada 34 komoditas utama di 12 pasar yang tersebar di Jakarta," kata Agus.
Aplikasi IPJ, lanjut Agus, disusun dengan tujuan untuk mengurangi akumulasi dari ekspektasi negatif masyarakat.
Yaitu akibat adanya informasi yang kurang seimbang yang berpotensi menimbulkan gejolak harga yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro.
"Diharapkan dengan adanya transparansi harga bahan pangan maka akan terjadi kestabilan harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah," katanya.
Aplikasi IPJ itu, dapat diakses melalui http://infopangan.jakarta.go.id/, sms gateway.
Serta mobile application yang dapat diunduh di google play bagi pengguna android dan app store bagi pengguna iOS dengan keyword Info Pangan Jakarta.
Seperti yang diperagakan olehnya bersama dengan Ahok di atas panggung tersebut. Mereka membuka aplikasi dengan smartphone.
Tertera beberapa nama pasar. Dengan meng-klik salah satu pasar, lalu nama pangan, maka akan tertera jumlah harga ter-update.
"Sedangkan untuk kartu Jakarta one, Bank Indonesia berperan aktif mempercepat elektronifikasi transaksi keuangan melalui lima kegiatan, yaitu penyusunan masterplan elektronifikasi, koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait, fasilitasi elektronifikasi transaksi pemerintah, insentif penggunaan transaksi non tunai, dan kajian elektronifikasi pemerintah daerah," jelasnya. (suf)