Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil operasional milik perusahaan media massa dinyatakan tidak terkena peraturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap.
Syaratnya, sepanjang kendaraan yang dipakai memiliki identitas dari media yang bersangkutan dan digunakan dalam rangka liputan.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Syamsul Bahri mengatakan, mobil operasional milik perusahaan media massa yang tidak terkena peraturan ganjil genap berlaku baik untuk mobil dengan pemancar (SNG) maupun yang tidak.
"Harus dalam rangka liputan. Tidak boleh gaya petantang-petenteng kayak preman, 'saya wartawan pak', tidak boleh. Harus dalam rangka liputan," kata Syamsul di pos polisi Bundaran HI, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Meski diperbolehkan, mobil operasional milik media massa tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
Menurut Syamsul, pengecualian bagi mobil operasional milik media massa merupakan bagian dari upaya untuk membantu menyosialisasi peraturan ganjil genap.
Ia mengatakan, pengecualian bagi mobil operasional milik media massa itu akan berlaku permanen sepanjang peraturan itu diterapkan.
"Jadi seterusnya sampai ganjil genap selesai," ujar dia.
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016, kendaraan yang tidak terkena peraturan ganjil genap adalah mobil dinas Presiden RI, Wakil Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara dengan pelat RI beserta kendaraan pengawalnya.
Selain itu, kendaraan dinas instansi pemerintah, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil angkutan umum (pelat kuning), angkutan barang dan sepeda motor.
Meski angkutan barang dan sepeda motor diboleh melintas tetapi sejumlah catatan yang diberikan.
Mobil barang diperbolehkan melintas asal tidak menyalahi waktu izin melintas sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Gubernr Nomor 5148 Tahun 1999 tentang penetapan waktu larangan melintas bagi mobil barang.
Demikian pula sepeda motor. Kendaraan roda dua ini diperkenankan melintas kecuali di jalan-jalan yang menjadi lokasi pelarangannya, yakni Jalan Medan Merdeka Barat dan Thamrin.
Nomor pelat ganjil atau genap dilihat dari angka paling belakang yang ada pada pelat nomor polisi kendaraan.
Secara teknis, pembatasan kendaraan dengan sistem pelat ganjil-genap akan dilakukan dengan hanya memperbolehkan kendaraan dengan pelat genap melintas pada tanggal genap.
Sebaliknya, kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil.