Baca tanpa iklan
Pria paruh baya itu mengaku sudah sejak 1989 tinggal di kawasan itu. Oleh sebab itu dia menolak untuk direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. "Anak sebenarnya ada lima, tapi satu orang masih sekolah di sini," ucapnya.
Tak peduli
Sementara itu Ahok mengaku akan terus melakukan penertiban dan tidak khawatir langkahnya untuk menertibkan (menggusur) hunian di Rawajati, Jakarta Selatan, akan mempengaruhi elektabilitasnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
Menurut dia, penertiban Rawajati dilakukan karena rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Marunda telah siap menampung 60 kepala keluarga (KK) dari kawasan yang sebenarnya merupakan jalur hijau itu.
"Kalau karena ada pemilihan (penertiban batal dilakukan), lebih baik saya enggak usah dong (menertibkan). Lebih baik saya baik-baikin supaya mereka (warga yang seharusnya direlokasi) simpati sama saya," ujar Ahok.
Bila memperhitungkan elektabilitas, menurut Ahok, sapaan Basuki, pihaknya bisa berpura-pura memenuhi permintaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.
Sebelumnya, KPUD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan sementara penertiban hunian di Jakarta.
Menurut Ahok, berpindahnya warga karena huniannya ditertibkan tidak akan membuat KPUD menemui kesulitan guna memastikan data pemilih untuk Pilkada DKI 2017.
Dia mengungkapkan, sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang perekamannya ditargetkan tuntas akhir September 2016, akan mempermudah KPUD melakukan pemutakhiran data pemilih.
"Sekarang kan (ada) e-KTP. (Dengan) e-KTP ini kan gampang sekali untuk melacak dia (warga) mau pilih di mana pun. (Warga) dipindahin ke mana saja enggak apa-apa kok," ujar Ahok.
Lagipula, Ahok mengatakan, Pemprov DKI tidak menjadikan Pilkada sebagai faktor yang bisa mempengaruhi rencana penertiban. Pemerintah berprinsip penertiban dilaksanakan segera setelah ada kepastian hunian di rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Saya jawab (kepada KPUD DKI), patokan saya bukan pemilihan," ujar Ahok.
Sebelumnya Ketua KPU DKI Sumarno meminta untuk tidak melakukan penggusuran menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurut Sumarno, sarannya itu terkait masalah data pemilih Jakarta. Kata Sumarno, data pemilih yang dimiliki KPU DKI Jakarta kini berbeda dengan pendataan Pilkada DKI Jakarta 2012.
Selain itu, banyak pemilih yang sudah pindah ke alamat baru. Contohnya warga terdampak penertiban yang direlokasi ke rumah susun.