Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Kontan, Kiki Safitri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan pelepasan saham PT Delta Djakarta dikabarkan hanya tinggal menunggu persetujuan dari Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Sandiaga, pihaknya saat ini sedang menunggu tindak lanjut dari kajian yang sudah diberikan di pertengahan Mei 2018 lalu.
“Permohonan persetujuan DPRD sudah dikirimkan sejak 16 Mei 2018. Saat ini menunggu tindak lanjut dan pembahasan bersama,” kata Sandiaga di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Baca: Realisasi Subsidi BBM dan Elpiji Naik Dua Kali Lipat
Sandiaga memaparkan, saat ini sedang dijalankan proses finalisasi dengan menunjuk seorang penasehat keuangan.
Selain itu kajian ini juga sedang di bahas bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
“Sekarang lagi finalisasi penunjukan penasehat keuangan. Dan BP BUMD juga lagi mengkaji, berkonsultasi dengan lembaga OJK, LKPP terkait regulasi yang mengatur perhitungan biaya dan fee transaksi. Karena itu kan pasti ada biayanya, dan kita harus lakukan ini semua dengan transparan,” ujar Sandiaga.
Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menekankan kepada Pemprov DKI bahwa saham Delta Djakarta dilepaskan ataupun tidak, DKI tidak memiliki kerugian apapun atas itu.
Prasetyo menilai produsen bir itu adalah perusahaan yang sehat.
Namun jika Anies-Sandi menginginkan pendapatan Pemprov DKI tidak bersumber dari miras, lebih baik PT Delta Djakarta Tbk jangan dilepas sahamnya, namun ditutup.