Baca tanpa iklan
"FK Atmajaya punya kekuatan sendiri, Begitu pun YARSI, Trisakti, UKI dan lainnya. Tapi kita berpandangan keunggulan itu bisa saling men-sharingkan dan akan bisa memperkuat kualitas dari FK masing-masing. Jadi bukan karena mengejar akreditasi sebagai tujuan akhir. Itu hanya sebagai alat pengukur saja," kata Yudha.
Dia mengatakan yang ingin dicapai adalah saling menguatkan dari sisi kualitas. Mungkin dari input dan output dari mahasiswa dan staf pengajar, yang dimulai dari Jakarta.
"Satu perubahan terjadi di Jakarta akan menjadi role model di daerah lain. Dan saya kira tidak bisa diselesaikan solusinya hanya per FK saja. Tapi apa yang bisa kita isi yang dibutuhkan sekitar kita,"urai Yudha.
Anggota Forkom dr Suriptiastuti mengatakan Kepengurusan Forkom FK PTS di Jakarta saat ini melanjutkan dari kepengurusan sebelumnya. Ketua Forkom dipilih secara bergiliran.
Dr Tuti panggilan akrabnya menyebut Forkom FK awalnya dibentuk karena adanya ujian negara yang diberlakukan kepada mahasiswa kedokteran di PTS.
"Perjuangan Forkom waktu itu berusaha meyakinkan agar FK PTS tak perlu ujian negara lagi," ujar Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum FK Trisakti ini.
Yang khas dan kelebihan dari Forkom, kata dr Tuti, karena selalu ada dan selalu mengirimkan Wakil Dekan I sebagai wakil kolegium untuk mengesahkan kelulusan FK PTS yang ada di Jakarta. Bahkan di Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dari 6 wakil wilayah yang ada, program Forkom hanya ada di wilayah Jakarta saja.
"Di Jakarta bahkan di FK-nya masuk wilayah paling banyak juga negerinya, seperti UI, UPN, dan UIN," ungkap Tuti.
Sementara Rektor Universitas YARSI, Prof dr Fasli Jalal bertindak sebagai fasilitator pertemuan Forkom itu merespon positif eksistensi Forkom FK yang saling support dan sinergi untuk memperjuangkan aspirasi bersama.
"Syukur alhamdulillah kalau dilihat dari hulu sudah berdiri 89 FK se-Indonesia, terdiri dari 40 FK negeri dan sisanya swasta justru lebih besar jumlahnya. Wajar jika masing-masing FK punya kekhususan. Yang negeri sudah punya ayah kandung yakni penerintah.," katanya
Sedangkan FK swasta perlu paguyuban untuk menyatukan pendapat dan berbagi pengalaman dalam melakukan pendekatan maupun preasure kepada regulator yakni pemerintah serta tentu tetap harus bersinergi dengan FK negeri.
"Baik di lokalita yang sama maupun secara nasional. Di nasional sudah ada AIPKI maka juga bisa berkombinasi antara swasta dan negeri," ujar Prof Fasli.
Jika masing-masing zoning sangat tergantung kepada jumlah FK. Maka, kata Fasli, Jakarta lebih beruntung karena FK swasta lebih banyak.
"Jadi FK swasta yg banyak itu perlu berbagi secara terus menerus baik dalam memberi masukan kepada asosiasi atau menjadi bagian dari gabungan FK di tingkat nasional. Termasuk bagaimana sesama FK di DKI bisa saling berbagi," jelas Fasli.