News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Komisi B DPRD DKI Rapat di Puncak : FITRA, Wagub DKI Sampai Bupati Bogor Ade Yasin Buka Suara

Penulis: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat kembali dibuka secara terbatas pada Senin (24/8/2020) pagi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lagi, DPRD DKI Jakarta lebih memilih membahas anggaran di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat dibanding kantornya sendiri pada Rabu (21/10/2020) pagi.

Rapat kerja di luar kantor tersebut merupakan kali kedua.

Sebelumnya mereka menggelar rapat kerja di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/9/2020) lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang membenarkan kabar itu.

Grand Cempaka Resort di Jalan Raya Puncak, Megamendung, Kabupaten Bogor. (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

Menurutnya, rapat kerja itu digelar oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan dan pendalaman rancangan kebijakan umum APBD (KUPA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2020.

Dia beralasan, rapat kerja dilakukan di luar kantor untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 karena peserta rapat cukup banyak.

“Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan Covid-19 saja,” kata pria yang akrab disapa Dame ini pada Rabu (21/10/2020).

Dame mengatakan, langkah ini juga diambil karena mempertimbangkan sirkulasi udara bila rapat digelar di kantor.

Kata dia, kaca jendela di ruang kerja DPRD DKI Jakarta tidak bisa dibuka atau berbentuk kaca mati, karenanya DPRD memilih menggelar rapat di luar kantor

“Semua jendela sekarang kami buka. Kalau di kantor kan tertutup semua, tidak ada jendela dan kaca semua. Kalau di sini bisa dibuka,” dalihnya.

ilustrasi virus corona (Freepik)

Dia menjelaskan, rapat kerja itu hanya digelar selama satu hari pada Rabu (21/10/2020) saja.

Untuk peserta rapat juga cukup banyak dari beberapa satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Untuk mitra kerja bidang Komisi B itu ada beberapa BUMD dan SKPD. Nanti koordinasi dengan Komisi B saja yah,” imbuhnya.

Peserta yang hadir tidak sampai 800 orang

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini