Gerindra Akan Tinggalkan Anies di Pilkada DKI? Ini Indikasinya Menurut Pengamat

Namun, Dahnil tidak menjelaskan topik pembicaraan yang dibahas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Ia meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada Anies Baswedan secara langsung.

Dihubungi terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pertemuan tersebut hanya silahturahmi antar kedua belah pihak, tanpa membicarakan isu Pilkada DKI Jakarta.

"Silahturahmi biasa, tidak ada hal yang khusus," ucap Dasco.

Diketahui, tevisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR.

RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023.

DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut.

Dalam UU Pemilu sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Tiga fraksi di DPR menginginkan Pemilu nasional dan daerah dilaksanakan pada 2024, di antaranya PDIP, PPP, dan PKB.

Tidak Menutup Kemungkinan PDIP Usung Anies di Pilkada DKI Jakarta

Diketahui, hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan salah satu partai pengusungnya yaitu Gerindra sedang diterpa isu negatif.

Keduanya pun disebut-sebut para pengamat politik sudah tidak harmonis lagi.

Hal ini tentu bisa menghambat upaya Anies dalam pencalonan dirinya kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang akan datang.