Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Partai Demokrat tengah dilanda prahara internal.
Kongres Luar Biasa (KLB) digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Akhir pekan kemarin KLB Partai Demokrat banyak mendapat perhatian publik.
Terlebih dalam KLB tersebut ditunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berang.
Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Lindungi KLB Demokrat di Deli Serdang
Di tengah ramainya KLB Demokrat, ada 13 Wali Kota yang berkumpul.
Kota Bogor dipilih menjadi lokasinya.
Belasan kepala daerah ini bagian dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Mereka menggelar rapat dewan pengurus pada Sabtu (6/3/2021).
Bersamaan dengan riuhnya KLB Partai Demokrat.
Hasilkan Tiga Point yang Bakal Disampaikan ke Presiden Jokowi
Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pertemuan tersebut merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024.
Belum lama ini kepengurusan itu dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
1. Dana Kelurahan
Satu di antara rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah terkait dana kelurahan.
Menurut Bima, dana kelurahan penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah Covid-19.
Dana kelurahan selama dua tahun sempat dirasakan. Kemudian dihentikan.
“Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan," kata Bima Arya.
"Di Kabupaten ada dana desa. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi,” tambahnya.
2. Pilkada Serentak
Terkait Pilkada serentak, lanjut Bima, Apeksi meminta pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.
“Harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak. Jangan sampai korban berjatuhan. Kemudian harus juga ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga Pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lain-lain,” ujar Bima.
Baca juga: Pedagang Pasar Induk Cibitung Dipungut Puluhan Juta, di Bogor Oknum Satpol PP Disebut Minta Jatah
Bima menambahkan bahwa Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang dapat berdampak.
"Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga,” tuturnya.
3. Bantuan Sosial
Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial.
Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.
“Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat," ujar Bima.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota,” tambahnya.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Mutakhirkan Data Penerima Bansos Tunai
Apeksi Siap Fokus pada Economic Recovery
Menurut Bima Arya, Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, dimana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.
“Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selain rekomendasi kepada Presiden, Apeksi juga siap mendorong penguatan kapasitas dari sesama anggotanya.
“Banyak wali kota baru yang perlu kami support. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya kawan-kawan baru kami, para wali kota baru. Kami akan mendorong sharing session, Apeksi adalah wadah kekeluargaan, saling berbagi,” tandasnya.
Daftar 13 Wali Kota yang Masuk Dewan Pengurus Apeksi
Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, dua diantaranya hadir secara daring.
Selain tuan rumah Wali Kota Bogor Bima Arya, tampak hadir Marten Taha (Wali Kota Gorontalo), Aminullah Usman (Wali Kota Banda Aceh), dan Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang).
Kemudian Abdullah Abu bakar (Wali Kota Kediri), Maulan Aklil (Wali Kota Pangkalpinang), Dewanti Rumpoko (Wali Kota Batu).
Selain itu, hadir juga SN Prana Putra Sohe (Wali Kota Lubuklinggau), Jefirstson R Riwu Kore (Wali Kota Kupang), Khairul (Wali Kota Tarakan) Richard Louhenapessy (Wali Kota Ambon).
Sementara secara daring hadir Firdaus (Wali Kota Pekanbaru), Dedy Yon Supriyono (Wali Kota Tegal).
Usai rapat, Apeksi juga melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Forum Rektor Indonesia, UCLG, Systemiq, Katadata dan Universitas Pertamina.
Kegiatan 13 Wali Kota Selama di Bogor
Bima Arya dan 12 Wali Kota di Indonesia sepakat dorong 3 isu penting ke Pemerintah Pusat.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, bersama 12 Wali Kota di Indonesia menggelar rapat.
Rapat Pengurus Apeksi itu dilakukan di Hotel Bigland, Jalan Malabar, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (6/3/2021).
Rangkaian acara dibuka dengan melaksanakan aktivitas olahraga pagi jalan sehat dan sarapan di kawasan Kebun Raya Bogor.
Sebelum kembali melaksanakan rapat, rombongan para wali kota itu sempat mengelilingi jalur Sistem Satu Arah (SSA) menaiki bus Uncal.
Tepat pukul 09.30 WIB, rapat perdana pengurus Apeksi dimulai yang langsung dipimpin Bima Arya.
Baca juga: Moment saat Wali Kota Bogor Bima Arya Berikan Jatah Vaksinnya untuk Supeltas Mahfud
Mereka membahas sejumlah agenda dan isu terkini, yakni program kerja Apeksi Tahun 2021 dan rekomendasi Apeksi kepada Pemerintah Pusat terkait isu kekinian.
Di antaranya adalah Penguatan Economy Recovery dimasa pandemi, Penguatan Data Bantuan Sosial yang akurat dan transparan, hingga mendorong dianggarkannya kembali Dana Kelurahan guna mendukung kebijakan pencegahan dan penanganan Covid19.
Agenda lainnya adalah audiensi dengan sejumlah mitra, satu di antaranya dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) yang diwakili Rektor IPB University, Prof. Arif Satria.
Kemudian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Fatah Sulaiman dan Rektor Universitas Pakuan Bogor, Prof. Bibin Rubini.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Apeksi dengan FRI tentang sinergitas kota dengan kampus di Taman Ekspresi, Sempur, Kota Bogor.
Selanjutnya dilakukan penanaman pohon oleh para wali kota pengurus Apeksi dan Ketua FRI.
Ketua FRI, Rektor IPB University, Prof Arif Satria yang didampingi Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof Fatah Sulaeman mengapresiasi dan menyambut baik kerja sama antara FRI dengan Apeksi.
Arif menambahkan bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi kota yaitu digitalisasi, green dan sosial ekonomi. (tribun network/thf/Wartakotalive.com)