Baca tanpa iklan
Proses pembiayaan tersebut memungkinkan DKI menalangi DP rumah dan dibebankan kepada masyarakat melalui cicilan bulanan.
Seiring waktu berjalan, tepatnya pada pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Kuappas), anggaran pinjaman daerah ini dipangkas dari Rp2 triliun menjadi hanya Rp 500 miliar atas kesepakatan Pemprov DKI dan DPRD DKI.
DPRD DKI saat itu meminta agar Pemprov DKI memaksimalkan rumah susun sederhana yang sudah ada ketimbang memaksakan pembangunan perumahan DP 0 rupiah.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai program yang dicetuskan Gubernur Anies Baswedan itu telah bermasalah sejak awal.
"Dari awal memang DP nol bermasalah. Tapi kan, sekarang dalam proses hukum (Yorry), ya kami serahkan dalam proses hukumnya," kata dia saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
Gembong menilai DP 0 persen tersebut sulit direalisasikan di lapangan sebab program itu bukan kebijakan tunggal, namun melibatkan pihak lain, salah satunya bank.
"Sekarang persoalan itu nyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya, ya kami patuh dan taat proses hukum saja," kata dia.
Sementara itu, Humas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum memiliki keputusan terkait kelanjutan proyek tersebut.
Meski begitu ia memastikan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan semua program atau proyek Pemprov DKI Jakarta yang diberikan ke PT Pembangunan Jaya.
Termasuk program DP nol persen di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Proyek pembangunan di kawasan Cilangkap merupakan satu dari tiga proyek DP nol persen, selain di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit Jaktim yang saat ini telah dihuni sekitar 400 warga dan di Pondok Rangon yang kini tersandung kasus korupsi pengadaan lahan.
"Kami belum bisa menjelaskan lebuh lanjut terkait program mana yang dihentikan atau program mana yang tetap dijalankan. Namun kami akan tetap menjalankan kegiatan yang diberikan oleh Pemprov yang dipercayakan ke Sarana Wijaya," kata dia.(tribun network/ham/dng/dod)