Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memiliki tantangan dalam mewujudkan penataan kota yang baik dan nyaman bagi seluruh warganya.
Status Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.
Arus urbanisasi tak bisa dibendung lagi. Di sisi lain, pemerintah harus siap menyediakan hunian layak bagi mereka yang datang merantau ke Jakarta dari berbagai penjuru tanah air.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui, tak mudah menata ibu kota dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya.
"Memang tidak mudah menata kota, kami saat ini fokus pada pengendalian banjir dan transportasi," ucapnya, (23/8/2021).
Baca juga: Anies Resmikan Event Kebudayaan Toraja and Beyond Tourism Week 2021 di Stasiun MRT Bundaran HI
Walau demikian, Pemprov DKI terus menyusun strategi perencanaan tata ruang yang menyasar semua kalangan.
Masyarakat pun turut dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
Evaluasi dan kritik dari masyarakat atas rencana tata ruang yang dibuat Pemprov DKI pun ditampung melalui wadah sistem informasi.
"Prinsipnya semua gubernur dari dulu sampai sekarang berusaha menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih baik dalam semua aspek, semua sektor, termasuk tata kotanya," ujarnya.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, melihat kualitas sebuah kota, tidak bisa hanya dari tataran makro.
Terbatasnya ketersediaan lahan akibat sudah tidak adanya ruang sisa yang dapat diolah, serta masih adanya ketimpangan ekonomi menyebabkan banyak masyarakat yang belum dapat memperoleh ruang dengan kondisi layak.
"Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta seluruh elemen dan sektor dalam mendukung terciptanya kualitas ruang yang baik," kata dia.
Di sisi lain, Pemprov DKI sebagai pembuat regulasi akan terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh ruang yang layak, tidak hanya untuk dihuni, tapi juga ruang untuk berusaha.
"Masyarakat juga harus dapat bersama-sama mendukung pemerintah mewujudkan program penataan kota untuk menciptakan kualitas lingkungan yang baik dan layak huni," tuturnya.
Sejak Gubernur Anies Baswedan menjabat pada 2017 lalu, Jakarta mulai berbenah.
Arah pembangunan pun mulai bergeser dengan memprioritaskan pejalan kaki, bukan lagi kendaraan pribadi.
Hal ini bisa dilihat dari masifnya pembangunan atau revitalisasi trotoar yang dilakukan Pemprov DKI sejak 2017 lalu.
Dinas Bina Marga DKI Jakarta mencatat, realisasi pembangunan trotoar di ibu kota sejak 2017 hingga 2020 lalu sudah mencapai 304,87 kilometer.
"Lokasi revitalisasi trotoar tidak hanya berlokasi di pusat Kota Jakarta, tapi di lima wilayah kota administrasi," kata Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho.
Untuk tahun ini, Pemprov DKI menargetkan membangun trotoar sepanjang 13,43 kilometer di kawasan Kebayoran Baru, Jalan Duri Kosambi Raya, Jalan Tebet Raya, Jalan Raden Saleh, dan Jalan Puri Wangi.
Kemudian, Jalan Pesanggrahan, kawasan Taman Segitiga Gorontalo, dan Jalan Layur.
"Pekerjaan pembangunan dan penataan trotoar memberikan peningkatan kualitas fasilitas bagi pejalan kaki dan fitur ruang publik yang mendukung aksesibilitas dan mendukung pergerakan orang," ucapnya.
Wajah semrawutnya Kota Jakarta pun perlahan diubah. Kini ibu kota kian cantik dengan penataan trotoar yang baik.
Beberapa jembatan penyeberangan orang (JPO) pun dibuat semenarik mungkin agar bisa menjadi ikon baru ibu kota.
Revitalisasi sejumlah fasilitas umum, seperti stasiun hingga taman-taman kota terus dilakukan hingga saat ini.