Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan agar aset milik tiga bos Adonara Propertindo dirampas untuk negara.
Ketiganya adalah Direktur PT AP Tommy Adrian, dan dua orang pemilik (beneficial owner) PT AP yaitu Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar.
Sebelumnya, tiga orang itu divonis antara 6 hingga 7 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Mereka dinyatakan telah merugikan negara sebesar Rp152,565 miliar dalam perkara korupsi pengadaan tanah proyek Hunian DP 0 Rupiah di Munjul, Jakarta Timur.
"Menetapkan uang yang yang telah dikembalikan Anja Runtuwene dan Rudy Hartono masing-masing sebesar Rp35,033 miliar pada rekening penampungan KPK dan aset-aset dirampas untuk negara," ucap Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/2/2022) malam.
Baca juga: 3 Bos PT Adonara Propertindo Divonis 6-7 Tahun Bui Terkait Korupsi Hunian DP 0 Rupiah Munjul
Aset-aset yang diminta untuk dirampas, antara lain:
1. Satu bidang tanah berikut SHM di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali seluas 5.150 meter persegi atas nama Rudy Hartono, setelah dilakukan pelelangan senilai Rp22 miliar dirampas untuk negara, sedangkan sisa hasil penjualan tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak.
2. Satu bidang tanah berikut asli SHM di Desa Kuta, Badung, Bali dengan luas 690 meter persegi atas nama Rudy Hartono Iskandar dan 1 bidang tanah berikut asli SHM di Desa Kuta, Bali, dengan luas 1.437 meter persegi atas nama Rudy Hartono dengan jumlah keseluruhan senilai Rp7 miliar dirampas untuk negara, sedangkan sisa hasil penjualan pelelangan tanah tersebut agar dikembalikan ke yang berhak.
3. Sejumlah aset milik terdakwa Rudy Hartono Iskandar yang terdiri dari:
a. 1 unit mobil Mini Cooper S tipe Convertible A/T senilai Rp1,2 miliar
b. 1 unit motor Honda PCV hitam senilai Rp56,878 juta
c. 1 bidang tanah seluas 6.625 meter persegi di Pancoran Mas, Depok Rp114,248 miliar, sehingga totalnya berjumlah Rp115.505.003.000.
Perkara ini diawali pada periode 2018-2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari tanah untuk hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Hunian DP 0 Rupiah.