TRIBUNEWS.COM, JAKARTA – Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir satu bulan lagi atau tepatnya pada 16 Oktober 2022.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Anies Basweda Kemendagri akan mengajukan usulan nama-nama kepada presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

Lalu siapakah kandidat calon gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan posisi Anies Baswedan?

Anggota DPD RI, Jimly Assiddiqie memiliki kandidat kuat sosok yang tepat mengisi posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Anies Baswedan.

Baca juga: Pengamat Sebut Peluang NasDem dan PDIP Berkoalisi Kecil, Kecuali Sepakat Usung Anies-Puan Maharani

Menurut Jimly, sosok Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar merupakan figur yang ideal menjad Pj Gubernur DKI Jakarta.

Bahtiar merupakah salah satu figur yang namanya mencuat di tengah bursa calon Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan pada Oktober mendatang.

Jimly yang juga Ketua DKPP periode 2012–2017 itu mengatakan, salah satu kemampuan yang perlu dimiliki Pj Gubernur DKI adalah komunikasi politik yang baik.

Terlebih, DKI Jakarta memiliki masyarakat yang multikultur sehingga ketenteramannya perlu dijaga.

Kemampuan tersebut dimiliki Bahtiar karena pernah menduduki jabatan strategis yang berhubungan dengan masyarakat.

Jabatan itu seperti Kasubdit Ormas, Direktur Politik Dalam Negeri dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.

Hal itu menjadi modal penting untuk membangun komunikasi yang humanis dengan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta.

Ketua Dewan Pertimbagan ICMI tersebut berharap, Bahtiar dapat membagun komunikasi, baik dengan DPRD DKI Jakarta, jajaran internal Pemerintah DKI Jakarta, maupun menjadi perpanjangan pemerintah pusat.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Permasalahan Pengelolaan Air di Jakarta dan Rotterdam Berbeda

Di lain sisi, Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Mahkah Konstitusi periode 2003–2008 tersebut mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer politik nasional, sehingga stabiltas politik perlu dijaga.

Kondisi masyarakat yang multikultur tersebut membuat kehidupan sosial warga DKI penuh dengan dinamika.