Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, seluruh warga di DKI Jakarta seharusnya menggunakan pelayanan yang disediakan pihaknya.

Diketahui, PAM Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak dalam sektor penyediaan air bersih.

Baca juga: Pengerjaan Relokasi Pipa Air Bersih Rampung, PAM Jaya Pastikan Suplai Air Kembali Normal Bertahap

"(Seluruh warga DKI) memang harusnya pakai pipa (yang disediakan PAM Jaya)," kata Arief, saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022).

Hal tersebut dikatakan Arief, karena menurutnya, permukaan air tanah di DKI Jakarta kini diisukan bakal menurun.

Kata Arief, hal itu diduga disebabkan warga kerap menggunakan air tanah secara berlebihan.

Menurutnya, melalui penggunaan air bersih dari PAM Jaya, penurunan permukaan air tanah dapat diminimalisir.

"Memang saat ini isu tentang permukaan tanah yang turun karena mengambil berlebihan, mengeksploitasi, air tanah," tutur Arief.

Baca juga: Kolaborasi PAM Jaya dengan GCB Hasilkan Air Sungai Ciliwung Jadi Bahan Baku Air Bersih

"Jadi, kalau memang sudah pipa, Insya Allah semua bisa diselamatkan," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyaluran air bersih di Ibu Kota hingga saat ini baru mencapai 66 persen.

Arief menyebut, saat ini air yang disalurkan per detik mencapai sekitar 20.500 liter.

"(Penyaluran air bersih) sekarang udah 66 persen. Kapasitasnya (air yang disalurkan) sudah di 20.500-an liter per second (LPS)," kata Arief di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Bakal Dimanfaatkan Jadi Sumber Air Baku, PAM Jaya Dukung Upaya Pelestarian Sungai Ciliwung

Arief mengatakan, dalan rangka menyalurkan air bersih hingga ke seluruh wilayah Ibu Kota, PAM Jaya berencana untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Kemudian, Arief menjelaskan, bentuk kerja sama ini adalah government to government (G to G).