Sejalan dengan itu, Abra menilai upaya mengurangi emisi karbon di sektor transportasi juga dilakukan dengan mendorong perpindahan dari kendaraan pribadi berbasis fosil menjadi kendaraan berbasis listrik. 

Dia menilai, transisi penggunaan kendaraan berbasis listrik bisa memangkas lebih dari separuh emisi karbon.

Dengan adanya insentif fiskal yang saat ini sudah disediakan pemerintah berupa potongan PPN untuk pembelian mobil listrik serta subsidi motor listrik, Abra berharap fasilitas tersebut dapat menjadi daya tarik masyarakat beralih ke kendaraan listrik. 

“Tentu untuk menggaet lebih banyak minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik, pemerintah harus menjamin tersedianya infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan berbasis listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU),” kata dia.

Selain itu, Abra turut mendorong pemerintah untuk menunjukkan komitmen menjaga keandalan pembangkit listrik dengan teknologi bersih melalui perubahan gaya hidup masyarakat menuju transportasi bersih berbasis listrik.

Pemerintah kata dia, harus konsisten dalam memastikan transisi energi di sektor ketenagalistrikan sesuai RUPTL 2021-2030 dimana porsi PLTU terhadap bauran energi Indonesia ditargetkan turun dari 67 persen pada 2021 menjadi 59,4 persen pada 2030. 

Di samping itu, lanjut Abra, terkait PLTU yang beroperasi di ujung barat Pulau Jawa, pemerintah juga harus menjamin bahwa PLTU tersebut telah dilengkapi dengan continuous emission monitoring system (CEMS) sehingga dapat dipantau emisi yang dikeluarkan oleh PLTU bersangkutan.

Baca juga: Mantan Menteri LHK: Pemerintah Harus Gencarkan Implementasi Kendaraan Listrik di Jakarta

“Hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik bahwa transformasi transportasi bersih didukung oleh sumber listrik dari pembangkit dengan teknologi bersih,” pungkasnya.