News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polusi Udara di Jakarta

Kendaraan Pribadi Biang Polusi Udara DKI, Pemerintah Perlu Susun Solusi Jangka Pendek dan Panjang

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Willem Jonata
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023) malam. Menurut data dari Ditlantas Polda Metro Jaya, indeks kemacetan Jakarta pada pertengahan tahun 2023 mencapai 53 persen naik drastis jika dibandingkan pada saat pandemi COVID-19 terjadi yakni 35 persen. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan kualitas udara di DKI Jakarta kembali dalam kategori buruk setelah penghentian kebijakan 75 persen work from home (WFH) bagi ASN yang bekerja di ibu kota.

Nirwono mengatakan setelah ASN masuk kantor, moda transportasi pribadi yang menjadi sumber polutan terbesar kembali menumpuk di Jakarta. 

“Sektor transportasi sendiri diketahui menyumbang 44 persen untuk polusi udara di Ibu Kota,” kata Nirwono kepada wartawan, Sabtu (9/9/2023). 

Jika dilihat pada website IQAir, pada Jumat 8 September 2023, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka yang tinggi tinggi, beberapa wilayah bahkan menyentuh angka 153 dengan kategori tidak sehat.

Baca juga: Mengurangi Polusi, Pemerintah Lakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Operasional

Untuk itu, Nirwono menyebut pemerintah perlu segera merencanakan beberapa solusi untuk memperbaiki polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi tersebut.

Pemerintah menurutnya bisa memulai dengan menerapkan strategi jangka pendek. 

Diantaranya, dengan membatasi pergerakan kendaraan pribadi seperti perluasan ganjil-genap di Jabodetabek, pengujian emisi, parkir elektronik progresif, serta membatasi mobilitas warga seperti penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN, swasta dan anak sekolah.

Sementara untuk strategi jangka menengah dan panjang, lanjutnya, pemerintah perlu membangun transportasi umum yang terpadu, murah dan menjangkau semua wilayah, hingga penyediaan infrastruktur bagi pejalan kaki.

“Transportasi umum harus terpadu, mudah, murah, dan menjangkau seluruh wilayah Jabodetabek,” katanya.

“Tak lupa, pengembangan kawasan berorientasi transportasi publik, serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan target 30 persen,” ujar Nirwono.

Pernyataan Nirwono tersebut sekaligus merespons penghentian sementara 4 unit PLTU Suralaya di Cilegon oleh PLN sebesar 1,6 GW yang ternyata tidak berpengaruh pada buruknya kualitas udara di Jakarta.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini