TRIBUNNEWS.COM, SERANG - 211 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten diduga hilang atau tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam LHP tersebut, total senilai kendaraan tersebut adalah Rp25,570 miliar.

Kendaraan dinas yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya itu paling banyak berada di Sekretariat Daerah sebanyak 187 unit, kemudian di Bapenda 18 unit, dan di Sekretariat DPRD Banten sebanyak enam unit.

Baca juga: Korlantas Polri Ungkap Data Kendaraan Dinas TNI Bakal Dimasukkan ke Database Polisi

Adapun kendaraan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya itu yang dibeli antara tahun 2001 sampai 2019.

Plh Sekda Banten, Virgojanti, mengaku masih menelusuri keberadaan kendaraan dinas tersebut.

"Ada Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), proses bertahap dilihat ada di mana kendaraannya," ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/5/2024).

Virgojanti masih menunggu laporan dari BPKAD Banten terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut.

"Nah, nanti ada bidang aset itu yang akan kita nanti kita akan pantau prosesnya," ucapnya.

Di Sekretariat DPRD Banten, enam unit kendaraan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya adalah tiga mobil Toyota Kijang dan tiga sepeda motor.

Berdasarkan LHP BPK, kendaraan dinas tersebut tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B dengan kondisi baik.

Namun setelah BPK melakukan uji petik, kendaraan dinas tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriadi, mengaku belum menerima laporan adanya kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya.

Baca juga: Luhut Minta Gubernur DKI Jakarta Periksa Seluruh Kendaraan Dinas

"Belum ada laporan kehilangan. Itu sudah lama ya, tapi nanti saya cek cari tahu dulu. Nanti saya informasikan selanjutnya," ucapnya melalui pesan instan kepada TribunBanten.com, Senin.

Anggota Komisi III DPRD Banten, Muhsinin, mendesak agar BPKAD Banten segera menelusuri kendaraan dinas tersebut.

"Harus dilacak dong. Itu mah harus dilacak," kata Muhsinin kepada TribunBanten.com melalui telepon, Senin.

Muhsinin meminta BPKAD Banten segera berkoordinasi dengan Satpol PP Banten untuk menelusuri keberadaan dinas tersebut.

Baca juga: Luhut Minta Gubernur DKI Jakarta Periksa Seluruh Kendaraan Dinas

"Bagian aset itu harus dikejar. Koordinasi dengan Satpol PP biar ada fungsinya. Dikejar dong punya masyarakat, uang masyarakat itu belinya, apalagi totalnya 200 lebih," ujarnya.

Menurut Muhsinin, Komisi III akan memanggil pihak BPKAD Banten untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.

Diduga digadaikan pensiunan pejabat

Muhsinin menduga ratusan kendaraan dinas milik Pemprov Banten yang hilang digadaikan oleh pensiunan pejabat.

"Ada yang digadaikan mungkin," kata Muhsinin.

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar itu mendesak agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten segera menelusuri kendaraan dinas tersebut.

Baca juga: Saksi Sebut Dindo Minta Rp 111 Juta Bukan untuk Beli Aksesoris Mobil, tapi Servis Mobil Dinas SYL

Dia juga menduga bahwa mobil dinas tersebut dibawa pensiunan pejabat.

"Ya nanti ada rakor, nanti ditanyain, yang pensiun-pensiun yah, ada yang digadaikan mungkin," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul FAKTA-fakta 211 Unit Kendaraan Dinas Pemprov Banten Lenyap, Nilainya Mencapai Rp 25,570 Miliar!

dan

Dewan Duga Ratusan Randis Senilai Rp25,5 M Digadaikan Pensiunan Pejabat Pemprov Banten