Laporan Reporter Tribunnews, Wilhelmina Fitriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tunggakan sewa penghuni di Rusun Marunda, Jakarta Utara kian menumpuk. Banyak warga kesulitan membayar biaya sewa bulanan karena himpitan ekonomi.

Kondisi ini memicu keresahan dan desakan dari warga agar pemerintah menyediakan lapangan kerja dan memperbaiki akses layanan yang selama ini dianggap sulit.

Baca juga: Viral Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Pelabuhan KBN Marunda, Kerugian Ditaksir hingga Rp 500 Juta

Sejumlah warga mengeluhkan minimnya peluang pekerjaan di sekitar kawasan tersebut. “Kami mau bayar, tapi dari mana kalau pekerjaan susah didapat? Kami bukan malas, tapi peluangnya sangat terbatas,” ujar Yanti salah satu penghuni Rusun Marunda kepada Tribunnews, Rabu(28/8/2024).

Karena tidak adanya pekerjaan lanjut Yanti, sebagian besar warga di Rusun Marunda memilih kembali ke tempat asal mereka sebelum digusur.

Baca juga: Kasus Impor Gula, Kejaksaan Periksa Eks Direktur Impor Kemendag dan Kepala Kantor Bea Cukai Marunda

Diketahui, Rusun Marunda ini dihuni oleh warga korban penggusuran di sejumlah lokasi seperti Luar Batang, Pasar Ikan, dan Kampung Pulo. Mereka yang tinggal di tanah Ruang Terbuka Hijau milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun dipindahkan ke rusun tersebut.

"Beberapa warga ada yang memilih pulang pergi ke tempat tanggal yang dulu dekat daerah yang digusur untuk bekerja disana,” kata Yanti.

Selama tinggal di Rusun Marunda menurut Yanti banyak warga yang berinisiatif membuka warung , toko sembako, penjual sayur, dan lain sebagainya guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun sangat disayangkan karena sulitnya akses menuju Rusun Marunda membuat para pedagang kesulitan menjual dagangannya.

"Ujungnya dijual murah, kalau nggak dijual murah nggak ada yang beli, paling yang beli ya warga sini saja,” ujar Yanti.

Menurut data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, jumlah tunggakan sewa di Rusun Marunda telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Beberapa warga mengaku terpaksa menunggak karena penghasilan yang tidak mencukupi, apalagi dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya lapangan kerja di sekitar rusun yang bisa diakses oleh warga.

Baca juga: PSSI Sewa Pesawat untuk Pemain Timnas Indonesia dari Bahrain ke China

Warga berharap agar pemerintah tidak hanya menagih tunggakan, tetapi juga memberikan solusi nyata dengan menyediakan program padat karya atau membuka peluang kerja di sekitar kawasan tersebut.

“Kalau ada pekerjaan yang pasti, kami bisa lebih tenang dan bisa memenuhi kewajiban sewa tanpa harus menunggak,” kata Siti, warga Rusun Marunda lainnya.

Dengan situasi yang semakin mendesak, warga Rusun Marunda berharap pemerintah tidak hanya menuntut pembayaran tunggakan, tetapi juga memberikan solusi konkret agar mereka bisa keluar dari jeratan ekonomi yang menyulitkan. Harapan mereka adalah pemerintah hadir dengan langkah nyata, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan keringanan sewa, maupun memperbaiki akses layanan publik.

Baca juga: Batik Marunda,Karya Ibu-Ibu Rusunawa yang Kini Dipajang di Hotel, Motifnya Khas Ibukota

Diketahui, Rusun Marunda mempunyai 2.880 unit yang tersebar di empat kluster. Biaya sewa Rusun Marunda sekitar Rp 150.000 tergantung luas unit dan ketinggian lantai yang ditempati.

Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda pada tahun 2018 menyebut tunggakan sewa menembus angka Rp 10 miliar.