Baca tanpa iklan
Revisi tersebut diharapkannya harus memastikan bahwa pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh personel militer dapat diproses melalui peradilan umum, sesuai amanat Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004.
"Hanya dengan langkah ini kita dapat memastikan keadilan yang sesungguhnya bagi para korban dan mengakhiri impunitas yang telah berlarut-larut," tandasnya.
Sumber: Tribunnews.com/Tribun Jakarta
BERITA REKOMENDASI