Besok Sidang Kabinet Finalisasi Draf RUU Yogyakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski di luar bermunculan pendapat miring, draf RUU Keistimewaan Yogyakarta dipastikan akan difinalisasi dalam sidang kabinet, Rabu (1/12) besok. Setelah draf itu final, pemerintah akan boyong lagi ke Komisi II DPR untuk dibahas lebih lanjut.

"Saya berusaha, mudah-mudahan. Besok, sidang kabinet. Setelah sidang kabinet langsung dibawa ke DPR," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Menurut Gamawan, pemerintah akan sangat hati-hati dalam finalisasi draf RUU Keistimewaan Yogyakarta ini. Selain tetap mengacu amanah UUD 45, pemerintah akan mempertimbangkan dinamika politik yang terjadi dan akan terjadi.

Gamawan menegaskan bahwa draf RUU Keistimewaan Yogyakarta tidak akan menyingkirkan sejarah kesultanan Yogyakarta. "Ada konstitusi, ada pengalaman sejarah Yogya. Ini yang sedang diformulasikan," katanya.

Sebenarnya, draf RUU Keistimewaan Yogyakarta telah lama dibahas pemerintah dan DPR. Sejauh ini, ada 6 keistimewaan yang telah disepakati pemerintah dan Komisi II DPR. Namun, ada satu keistimewaan yang belum menemui titik temu, yakni tata cara pemilihan pemimpin Yogyakarta.

Selama ini, jabatan gubernur dan wakil DIY dipegang ke pihak keraton secara turun-temurun. Namun, dengan draf RUU Keistimewaan ini hal itu bisa berubah.

Pada Jumat (26/11) lalu, Presiden SBY sempat melontarkan pernyataan bahwa sistem monarki bertentangan dengan demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini menandakan SBY ingin pemimpin Yogya dipilih oleh rakyat langsung dan bukan ditetapkan seperti yang terjadi selama ini.

Pernyataan SBY membuat sejumlah politisi, budayawan, termasuk pernyataan dari Sultan Hamengku Bowono X angkat bicara. Sebagian dari mereka menyebut, pernyataan SBY itu menyakiti warga Yogyakarta.

Gamawan meminta kepada semua pihak untuk tidak membenturkan pernyataan Presiden SBY dan Sultan Hamengku Bowono X. Sebab, tidak ada hal yang signifikan yang perlu diributkan dari kedua pemimpin itu. "Ini cuma soal pengangkatannya bagaimana. Cuma isunya jadi ke mana-mana. Padahal itu wajar-wajar saja," katanya.(*)