Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) menyatakan elektabilitas Partai Demokrat terus merosot akibat skandal korupsi. Penurunan itu mulai terjadi sejak kasus korupsi Mantan Bendahara Demokrat M Nazaruddin terkuak disusul nama Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi.
Melihat hasil survei tersebut, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta Anas Urbaningrum untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
"Itulah yang aku minta Anas legowo mundur sementara kan. Kan selama masih ada Anas disitu, rakyat itu cerdas. Ya, dengan semua, apalagi Nazar terus aja ngomong dia, dan beberapa nama itu, sudahlah beberapa nama yang diomongin itu legowo mundur sementara. Kalau engga ya semua ramalan itu akan kejadian," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/10/2012).
Ruhut mengatakan bila KPK telah menemukan dua alat bukti maka kasus yang menimpa pengurus Demokrat itu tetap dilanjutkan. Namun, bila tidak ditemukan langsung dihentikan. Anggota Komisi III itu pun mengatakan hingga kini Demokrat yakin dapat merebut suara yang hilang.
"kenapa? Karena apapun alasannya, SBY masih disenangi rakyat. Karena lihat polling semua lembaga survey, SBY diatas 55 persen, jadi kita memang tergantung sama SBY kok. Nah disitulah kawan-kawan aku, kalau memang mau karam, karam lah, tapi jangan ajak kapal yang besar ini, kasian," ungkapnya.
Ruhut menjelaskan aturan di DPP Demokrat memang tidak bisa seorang pengurus mundur bila belum menjadi tersangka suatu kejahatan. Menurut Ruhut. hal itulah yang menjadi kendala. "Karena itu aku minta legowo mundur sementara, jadi kembali pada yang bersangkutan, kan yang tahu melakukan korupsi itu cuma Tuhan yang bersangkutan," kata Ruhut.
Ruhut mengungkapkan bila simpatisan Demokrat di Daerah Pemilihan (Dapil) mengeluh terjadinya kemerosotan suara tersebut. Ruhut mendapat kabar bahwa mereka malu Demokrat disebut sebagai partai korupsi. Ia pun menyatakan tidak sependapat dengan ucapan juru bicara KPK Johan Budi yang mengutarakan tersangka koruspi merupakan oknum.
"Dia (Johan Budi) mengatakan "Bang itu kan oknum, jadi kalo abang bilang partai tersandera, bukan partai, partai nggak tersandera". Saya bilang "siapa bilang? Partai sangat tersandera". Nha itu bos, kan nggak bisa itu dipisahkan. Logikanya, kaya aku lah, kalo aku ada masalah, pastikan "oh Ruhut yang juru bicara Partai Demokrat". Nah sekarang gini, coba dengar narasi, "Anas Urbaningrum terlibat kasus Hambalang", tidak pernah kan. "Ketua Umum Partai Demokrat, Anas..", nah seperti itu kan, jabatannya dulu, semua," ungkapnya.