News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kongres Luar Biasa Demokrat

SBY Akhirnya Bersedia Jadi Ketua Umum

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Meski ada penolakan dari sebagian masyarakat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia menjadi ketua umum partai.

Kesediaan SBY itu diungkapkan Ketua DPD PD Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang, usai mengikuti pertemuan 33 DPD dan SBY di Nusa Dua Bali.

"(SBY) sudah (siap menjadi ketum). Kemudian akan ditunjuk ketua harian dan penambahan waketum," ungkap Endang di arena Kongres Luar Biasa (KLB), Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013).

Endang menceritakan, dirinya dan ketua dari 32 DPD PD lainnya dipanggil dan melakukan pertemuan dengan SBY di Nusa Dua, Bali, menjelang pembukaan KLB atau pada Sabtu pagi (30/3/2013) tadi.

Pertemuan itu membahas tentang posisi ketua Umum PD, pengurus-pengurus DPP, penambahan struktur kepengurusan di DPP PD.

Dalam pertemuan itu, telah terjadi kesepakatan antara 33 DPD yang mendukung SBY menjadi ketua umum partai. Dan SBY menyatakan menerima dan siap didaulat menjadi Ketua Umum PD menggantikan Anas Urbaningrum. Langkah ini diambil SBY semata untuk menyelamatkan PD dari kerterpurukan selama ini.

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, mengakui bila SBY memanggil dan mengumpulkan 33 Ketua DPD PD pagi tadi.

Menurutnya, pemanggilan itu dilakukan untuk koordinasi agar SBY menjadi Ketua Umum di KLB.

"Kami coba rumuskan agar beliau tidak terganggu koordinasi. Semua opsi Mengarah kepada beliau. Sebetulnya beliau tidak mau diganggu urusan partai," kata Jero.

Diberitakan, PD terpaksa menyelenggarakan KLB karena tidak memiliki ketua umum setelah Anas menyatakan berhenti dari posisi ketua umum partai. Dia berhenti karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Partai Demokrat harus memiliki ketua umum agar bisa menandatangani Daftar Caleg Sementara (DCS) Pileg 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini