Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung aturan wajib militer dalam RUU Komponen Cadangan (Komcad). Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan wajib militer diperlukan untuk meningkatkan kembali disiplin masyarakat dan menghidupkan praktek doktrin pertahanan rakyat semesta.
"Yang perlu dipastikan, seleksi atas eligibilty tetap harus dilakukan baik secara fisik, mental, psikis dan ideologis, untuk memastikan tidak ada komponen separatis dan teroris menginfiltrasi wamil tersebut," kata pria yang akrab dipanggil Romy itu, Minggu (2/6/2013).
Romy mengatakan dalam aturan tersebut akan ada seleksi warga negara untuk mengikuti wajib militer. Ia pun mendukung adanya sanksi bagi warga yang tidak mau melakukan wajib militer.
"Sanksi harus ada, agar setiap warga punya kedisiplinan," tuturnya.
Diketahui, dalam draf RUU Komcad, Pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa Komponen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra.
Berikutnya dalam Pasal 8 ayat 3 tentang pengangkatan anggota Komponen Cadangan disebutkan bahwa pegawai negeri sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota komponen cadangan.