Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Adiatmaputra Fajar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menentang keras kebijakan mobil murah, yang digelontorkan Pemerintah. Pasalnya, kebijakan tersebut berimbas negatif terhadap usaha angkutan umum.
Ketua DPP Organda Ekasari Lorena Surbakti mengakui, seluruh pengusaha angkutan umum menolak kebijakan tersebut meski tak bisa melakukan upaya untuk menghentikannya.
"Kemacetan saja (terutama di Jakarta) sudah sangat rawan lantaran jumlah kendaraan pribadi semakin banyak, sementara infrastruktur tidak bertambah, apalagi ditambah mobil murah," jelas Ekasari di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Menurut Ekasari, mobil murah bukanlah solusi untuk mengurangi kemacetan. Kebijakan itu, justru akan menggerogoti pemerintah melalui besarnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) karena mobil murah masih menggunakan bensin.
"Idealnya mobil murah dan ramah lingkungan itu ya, tidak lagi menggunakan BBM. Tapi, menggunakan listrik atau bahan bakar alternatif lainnya. Pada 2012 saja konsumsi BBM sebanyak 45 juta kiloliter atau mencapai Rp211,19 triliun." imbuh Ekasari.