TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKB Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto, agar segera mengeluarkan Keprres dan memerintahkan Menko Polkam, Budi Gunawan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal. 

Hal ini disampaikannya merespons kasus penembakan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari oleh rekannya Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan, Dadang Iskandar diduga karena pelaku yang melindungi praktik tambang ilegal merasa terganggu dengan dibongkarnya penambangan illegal oleh korban.

“Hal ini langsung saya tujukan kepada Presiden Pak Prabowo, mengingat Satgas gabungan yang diwacanakan dari era pemerintahan sebelumnya, masih belum terbentuk dan beroperasi efektif hingga sekarang,” kata Mas Abdullah sapaan akrabnya, kepada wartawan Selasa (26/11/2024).

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, sepanjang 2022 kerugian negara dari tambang ilegal atau Penambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI) sekitar Rp3,5 triliun. 

Dan tren kerugian dari aktifitas penambangan illegal ini selalu meningkat setiap tahunnya.

Selain kerugian negara, Abdullah mengungkap banyaknya aparatur pemerintah seperti aparat keamanan dan birokrat yang menjadi beking dari praktik penambangan ilegal ini. 

Meskipun tak sedikit juga dari mereka yang menindak tegas penambangan ilegal walaupun harus berhadapan dengan rekannya sendiri.

“Untuk menghentikan konflik internal dalam penanganan penambangan ilegal ini, seperti di Solok Selatan, Sumatera Barat, menurut saya menjadi urgen Keppres dari Pak Presiden Prabowo untuk pembentukan Satgas Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal tadi yang lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Legislator PKB dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) VI ini pun menekankan kerusakan alam dari tambang ilegal, dan konflik horizontal masyarakat secara perlahan tapi pasti menggerus ketahanan nasional. 

Misalnya banyak peristiwa longsor, banjir, konflik antar masyarakat yang semuanya menimbulkan korban nyawa dan kerugian materi tak sedikit.

“Kerentanan lingkungan dan sosial ini hemat saya, tidak akan dibiarkan lama oleh Bapak Presiden, karena ini tidak sesuai dengan cita-cita beliau yang ingin membawa Indonesia kuat,” ujarnya.

Baca juga: Reza Indragiri: Isu Beking Tambang Ilegal dalam Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Tak Terungkap

“Terakhir yang perlu digaris bawahi juga adalah ketika Satgas Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal ini dibentuk, pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Kemendagri, KLHK, Polri, KPK dan Kejagung mesti berkolaborasi dengan satu tujuan yakni mengatasi penambangan ilegal, jangan ada ego sektoral, yang ada hanya visi Presiden Prabowo,” pungkasnya.