Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR ternyata tak mengenyampingkan keluhan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo, yang mengkalim menjadi korban aksi penyadapan.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengakui, pihaknya masih mencari informasi mengenai penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia mengatakan, pesatnya kemajuan teknologi, tak ayal membuat harga alat sadap semakin murah.
"Komisi I sedang mencari tahu, apakah ini betul-betul sebuah penyadapan atau sebuah cara untuk meningkatkan citra politik saja. Karena itu, kami tidak ingin terburu-buru mengomentari," kata Najib di WHIZ Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2014).
Ia mengatakan, aturan mengenai penyadapan belum terlalu ketat sehingga banyak celah untuk pemakaian alat sadap. Najib yang juga Ketua DPP PAN itu mengatakan, petinggi partai telah melakukan antisipasi terkait maraknya penyadapan.
"Kami memiliki cara mengurangi berbicara hal hal yang penting lewat telepon, petinggi-petinggi partai melakukan rapat terbatas tertutup tergantung masalah yang dibicarakan karena itu kami menghindari berbicara lewat BBM, Whatsapp, lewat SMS atau telepon secara langsung," ungkapnya.
Bila pembicaraan tidak sensitif dan menyangkut masalah bangsa, Najib mengatakan pihaknya akan menggunakan alat komunikasi. Ia juga meminta komitmen BIN (Badan Intelejen Negara) agar bersikap netral, supaya penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar.
"Sukses dalam arti, peran visi kekuasaan, transfer kekuasaan ini berlangsung secara damai. Karena kami berpikir, siapa pun yang menjadi presiden nanti sepanjang peralihan kekuasaan berlangsung secara damai, maka yang akan diuntungkan bangsa dan negara," tandasnya.