Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengantongi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk perbaikan pelaksanaan haji berikutnya. Lukman memang mendatangi KPK, Selasa (10/6/2014) untuk berkonsultasi soal haji.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di kantornya. Ia menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji sudah dikantongi Lukman. Ia berharap masalah yang terjadi pada Menag Suryadharma Ali tak terulang.
"Secara fisik tentang penyelenggaraan haji, ada rekomendasi untuk momentum perbaikan," tutur Busyro. Rekomendasi KPK untuk penyelenggaraan haji berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) penyelenggaraan haji. Utamanya menyoal perlunya pemisahan antara regulator dan operator.
"Versi kami berdasarkan kajian pencegahan, perlu ada penekanan-penekanan pentingnya pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator atau pelaksana itu harus dipisahkan," terang Busyro.
Busyro tidak menjelaskan rinci teknis pemisahan regulator dan operator pelaksanaan haji. Ia menegaskan aspek regulasi, meliputi aturan pelaksanaannya, menjadi salah satu fokus Kemenag membenahi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Tidak kalah penting adalah standarisasi komponen indirect cost dan kepatuhan pelaksanaan serta terkait kuota haji. "Kuota haji ini supaya bisa ditransparansikan," sambung Busyro.
KPK juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Lukman, terdiri kebijakan-kebijakan KPK berkaitan dengan kajian sistem di Kemenag pada tahun 2008 lalu. Dari sejumlah masukan itu, tercatat sebanyak 44 saran sudah pernah disampaikan oleh unsur pimpinan KPK periode lalu.
"44 saran yang sudah disampaikan oleh pimpinan di jilid II. Dari 44 saran itu, tadi sudah disampaikan masih ada beberapa yang ditindaklanuuti termasuk di sektor penyelenggaraan haji," imbuh Busyro.