Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan angkat bicara mengenai informasi yang dibuka Wikileaks. Permintaan agar pemerintah Australia mencegah pengungkapan kasus dugaan korupsi yang menyebut nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.
"PDI Perjuangan menganggap persoalan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapa website," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis (31/7/2014).
Menurut Tjahjo, kesemuanya itu mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada presiden terpilih Joko Widodo.
"Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Untuk itu, PDI Perjuangan, kata Tjahjo, memastikan bahwa berbagai isu yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah ekses yang muncul di tahun politik 2014 ini.
Diberitakan, Wikileaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga dikenal sebagai SBY), mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri (yang juga dikenal sebagai Mega) dan saat pemimpin partai politik PDIP, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen Wikileaks.
”Dan kerabat dari masing-masing tokoh negara, yang secara khusus tidak disebutkan namanya yang sedang dalam penyelidikan kasus korupsi,” imbuh dokumen itu.
Dokumen tersebut juga secara khusus melarang publikasi urutan tokoh-tokoh terkait oleh perwakilan Australia untuk ASEAN, Gillian Bird, yang baru saja ditunjuk sebagai Australia sebagai Duta Tetap untuk PBB.