Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah Australia menanggapi isu yang dihembuskan Situs antikerahasiaan Wikileaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.
Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut Wikileaks.
SBY meminta pemerintah Australia untuk membuka seterang-terangnya mengenai tudingan Wikileaks yang menurutnya, sangat sensitif dan menyangkut harga diri baik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan SBY.
Yang jelas, kata SBY, pemberitaan Wikileaks tersebut mencemarkan dan merugikan nama baik Megawati dan dirinya.
Kata SBY, kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat, tolong diungkap, ditunjuk dan nantinya diusut siapa orang itu. Apabila melanggar hukum tunjukkan apa kasusnya.
"Kalau memang ada saya harap, bekerjasamalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia," tegas SBY saat memberikan keterangan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).
Selain itu, SBY meminta Pemerintah Australia jangan justru mengeluarkan kebijakan dan statement yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan pihak-pihak di luar Australia. Contohnya Megawati dan SBY. Karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara-negara lain di Asia
"Saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan," cetusnya.
Jika ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat, lebih lanjut SBY katakan, "mari kita tegakkan hukum bersama, Indonesia-Australia."
Pasalnya, tegas SBY, baik Indonesia dan Australia adalah negara hukum. "Kami menghargai hukum. Indonesia sedang kampanye korupsi yang agresif tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, kalau ada sebutkan, yang penting terang," ujarnya.
"Australia bicaralah tentang WikiLeaks, jangan diam karena kalau diam menimbulkan kecurigaan," tegas dia.
Ditegaskan SBY, secara esensi atau rangkuman dari keterangan Gubernur BI maupun Menkeu, memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada tahun 1999. Saat itu yang mencetak NPA (Note Printing Australia)--Organisasi itu berada dalam naungan Bank Central Australia.