Baca tanpa iklan
Setelah menangkap ikan, nelayan pulang ke darat. Tidak perlu menyimpan di tempat pendingin, cool storage. Nelayan langsung membawa ikan ke pelabuhan besar, yang bertetangga dengan bandara. Pagi nelayan merapat, tapi sorenya ikannya diangkut pesawat terbang ke Jepang. "Kita perlu pikirkan infrastruktur yang demikian. Di Natuna ada ikan kuning yang mahal yang biasa diekspor ke Hongkong, Indonesia bisa meniru pelabuhan di Filipina," kata Didik, mantan Wakil Kepala Staf TNI AL.
Didik sadar membangun kebudayaan maritim tidak semudah membalik telapak tangan. Bukan hanya Indonesia, neara lain pun perlu waktu beratus tahun untuk mengubah budaya kemaritiman. "Orang Inggris bilang, membangun kapol cukup tiga tahun. Tapi membangun budaya maritim butuh tiga sampai 4 abad," kata Didik.
Karena itu, dia mengusulkan siapa pun menteri yang dipilih Jokowi, terutama di bidang kelautan, harus membuat program yang revolusioner. "Setiap menteri buat program, buat anggaran
tahunan. Program saya sekian, anggaran sekian. Tapi ini jangan business as usual, ke depan harus revlusioner."
Konkretnny, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberdayakan nelayan kecil, harus totalitas. "Ibaratnya total footbal." Bila perlu para Dirjen harus turun ke lapangan, mengawasi langsung agar nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Pejabat harus melihat langsung, mengawasi praktik di lapangan.
"Awasi dan basmi pungli. Sebab sekarang semua ada pungli, termasuk kepada nelayan kecil. Maka ada joke, di pelabuhan yang tidak pungli hanya (TNI) Angkatan Udara," ujarnya sembari tersenyum kecil.
Dilihat dari luas wilayah laut, Didik mengatakan, Sabang ke Merauke sama jaraknya dari London (Inggris) ke Istambul (Turki). Itulah panjang diagonalnya Indonesia. Dengan luas laut setara seluruh daratan Eropa, dan mengandung kekayaan yang luar biasa, rakyat Indonesia seharusnya sudah makmur.
Namun karena belum ada keseriusan dalam mengurus laut, dan Indonesia menjadi sapi perahan, merupakan wilayah illegal fishing negara lain. Ini satu indikator tidak berdaulatnya laut Indonesia. Potensi kerugian akibat illegal fishing di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang masuk wilayah Indonesia, mencapai dua juta ton per tahun, setara dengan Rp 40 - Rp 50 triliun.
Selain sektor perikanan, potensi dari jasa maritim pun tinggi. Misalnya perusahaan galangan kapal, tambang minyak lepas pantai (offshore platform), dan flying pipeline gas. Menurut dia, andai pipa melayang di atas laut bisa dipacu, pengiriman gas tidak ada masalah.
"Kalau itu bisa, pengiriman gas dari Kalimantan ke Jawa, melewati laut, tidak susah, bukan? Lautnya tidak dalam, jaraknya tidak jauh. Coba bandingkan dengan pipa raksasa gas dari Siberia ke Eropa (yang melewati jarak 4.500 kilometer, red)," kata Didik. (domu d ambarita)