Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua DPP Demokrat Achsanul Qosasih menilai pemerintahan SBY sudah tidak dapat mengambil kebijakan strategis.
Achsanul lalu menyarankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menaikkan harga BBM. Ia yakin elektabilitas Jokowi di masyarakat tidak akan turun meski menaikkan harga BBM.
"SBY dulu tiga bulan setelah menjabat langsung menaikkan harga BBM, elektabilitas tidak menurun," ujar Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Ia mengatakan bila Jokowi menaikkan harga BBM pada tiga bulan pertama kepemimpinannya, elektabilitasnya tidak akan turun. Asalkan, parlemen tidak mempolitisasi keputusan tersebut.
Partai Demokrat, kata Achsanul, juga akan mendukung kebijakan Jokowi menaikkan BBM. "Demokrat setuju kenaikan, kalau Pak Jokowi mau kenaikan," tuturnya.
Anggota Komisi XI itu mengatakan kenaikkan BBM bisa dibarengi dengan program subsidi. Achsanul mengatakan bila harga BBM dinaikkan Rp1500 maka dapat menghemat anggaran sebesar Rp 40 triliun.
"Subsidi langsung ke orang. Dulu kan PDIP anti BLT, sekarang bikin dong program sosial," katanya.