Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Rodja menyarankan PPP tidak meminta-minta jatah menteri apabila berniat bergabung ke Jokowi-JK. Karena menurutnya, sikap meminta jatah menteri adalah tidak etis.
"Itu sangat kurang adil (meminta jatah menteri). Kita (PPP) tidak punya peran terhadap kemenangan Jokowi. Bagaimana mungkin PPP meminta menteri," kata Rodja di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2014).
Rodja menuturkan, berbeda hal jika kubu Jokowi-JK menawarkan PPP untuk bergabung masuk ke pemerintahan. Menurutnya, jika seandainya diminta masuk ke pemerintahan, PPP wajib membantu presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 itu.
"Kalau ditawari gabung terserah. Kalau mereka minta kepada kita, kita wajib membantu," tuturnya.
Rodja menuturkan, para sesepuh PPP tidak akan mencampuri langkah partai berlambang kabah itu dalam menentukan sikap berkoalisi. Pihaknya, kata Rodja mendukung DPP untuk melakukan kebaikan PPP maupun untuk bangsa.
"Soal koalisi kebijaksanaan pengurus partai. Untuk pembicaraan koalisi akan dibicarakan di muktamar," tandasnya.