Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Tim Transisi, Eko Sanjoyo, menegaskan tidak akan ada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin untuk mengatasi inflasi jika bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dicabut.
Eko mengatakan tidak akan mengulang kebijakan yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut ketika mencabut subsidi BBM.
"Tidak ada mekanisme seperti itu, kami lebih memilih jika subsidi dialihkan ke sektor lain yang produktif," kata Eko Sanjoyo, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, di Hotel Acacia, Jakarta, Minggu, (14/09/2014).
Dia mengatakan selain dana dari pengalihan subsidi BBM, pemerintah juga masih akan memperbesar rung gerak fiskal dengan memberi kemudahan serta insentif bagi pihak swasta untuk memasuki proyek infrastruktur.
"Swasta akan kami undang masuk ke proyek infrastruktur supaya tidak melalui anggaran negara, jadi kami masih hitung ruang gerak fiskalnya yang pasti kami tidak akan memberikan dana langsung ke masyarakat melainkan lebih kepada pembangunan pertanian, UMKM ataupun sektor lainnya yang sifatnya produktif," katanya.
Sebelumnya dia memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 10 persen akan menaikan inflasi 0,8 persen. Sedangkan kenaikan harga sebesar 40 persen akan menaikan besaran inflasi sebesar 3,8 persen.