Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) --melalui DPRD-- dalam rapat Rapat Peripurna Dewa Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (26/9/2014) dinihari menjadi bola panas.
Pengamat politik Indonesia yang tinggal di dalam dan luar negeri langsung menyampaikan komentar tajam mereka. Dari dalam negeri pengamat masalah sosial dan politik yang lebih dikenal sebagai budayawan, Sunardian Wirodono mengemukakan hasil pengamatannya.
Dikatakannya, pada menit-menit terakhir sidang paripurna DPR RI yang membahas RUU Pilkada, akhirnya masyarakat tahu, Partai Demokrat menjadi tirani minoritas. "Partai Demokrat lebih mementingkan eksistensi dirinya daripada apa yang dikatakannya dengan ndakik-ndakik (muluk-muluk -red) bahwa demokrasi yang menyertakan partisipasi rakyat dalam pemilihan langsung itu yang dibelanya. Semuanya hanya lips service (basa-basi--red), politik kata-kata," kata Sunardian Wirodono dalam tulisan terbarunya yang diunggah dalam jurnalnya, Jumat (26/9/2014).
"Ini tidak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sekaligus ketua umum Partai Demokrat, yang pada 16 Agustus 2014 berpidato tentang demokrasi partisipasi ini, yang kemudian juga disambung pada pidato akhir Agustus ketika membuka rapim KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dengan definisi-definisi politik yang tampaknya agung dan mulia," sambung penulis senior yang baru saja meluncurkan buku terbarunya berjudul "Jokowi Undercover" pada September ini.
Bahkan menurut Sunardian, hal itu masih ditambah lagi dengan wawancara khusus yang kemudian diunggah ke Youtube. Dalam wawancara itu, sambungnya, dengan jelas dan jernih, SBY dengan latar belakang bendera Partai Demokrat mengatakan betapa dia berpihak pada pilkada langsung sebagai proses demokrasi yang telah kita buktikan dengan sebaik-baiknya.
Sebagai presiden pertama hasil pemilihan langsung SBY juga menyatakan bagaimana partisipasi rakyat dalam proses demokrasi sebagai sesuatu yang membuktikan Indonesia sebagai negara besar yang berwibawa di dunia.
"Namun semuanya itu dimentahkannya sendiri. SBY tentu saja saat itu sedang dalam kunjungan kenegaraan di AS, namun, kita semua mengerti, dialah yang menguasai dan mempunyai Partai Demokrat, dan mampu membuat anggota partai menuruti semua perintahnya," tulis Sunardian dalam esainya berjudul "UU Pilkada: Merampas Suara Rakyat dengan Alasan Demokrasi", Jumat 26 September 2014. http://sunardian.blogspot.com/2014/09/.
Selanjutnya dia mengatakan, semalam, atau tepatnya dini hari hampir pukul 02 (26 September 2014), pada akhirnya RUU Pilkada disahkan dalam sidang paripurna DPR-RI dengan cara voting. Hasilnya, 135 suara setuju pilkada langsung oleh rakyat (PDIP, PKB, Hanura + 6 anggota Demokrat dan 11 anggota Golkar), dan 226 suara setuju pilkada via anggota DPRD (Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan PAN) yang disebut Koalisi Merah Putih.
Menurut dia, kemenangan “Koalisi Merah Putih” atau kelompok Prabowo ini terjadi, karena semula Partai Demokrat yang mendukung pemilihan langsung, pada jam-jam terakhir saat lobi, tetap ngotot dengan 10 opsi yang tak bisa ditawar. Dan akhirnya, dengan 120 suara, mereka memilih walk-out.
"Tentu saja hal itu praktis mengubah peta politik, yang semula jika Demokrat bersatu dengan PDIP, PKB dan Hanura, pilkada langsung akan memenangkan suara. Namun, dengan walk outnya Demokrat, selesai sudah soal," kata Sunardian. (Willy Pramudya)