Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengingatkan PDIP menggunakan politik lentur.
Hal itu terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait UU Pilkada.
"Harusnya berusaha dong, politik soal negosiasi, soal rembugan, take and give, enggak bisa hitam-putih, PDIP harusnya belajar, politik kaku ditunjukkan oleh Megawati tidak akomodatif, kurang apa Pak SBY?" tanya Khatibul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Khatibul mengatakan perppu yang dikeluarkan Presiden SBY menunjukkan Partai Demokrat serius mengusung Pilkada langsung dengan 10 perbaikan total.
"Jangan kayak PDIP dilobi menolak pas mau walkout didukung, pas lobi ditolak," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Ia menyebut sikap PDIP diluar logika bila tidak mendukung Perppu yang dikeluarkan SBY. "Sebab dalam penjelasan PDIP mendukung langsung.
Dalam pikiran kita mereka tidak ada alasan untuk menolak," katanya.
Ia mengingatkan saat UU MD3 lama seharusnya Ketua MPR berasal dari partai pemenang. Namun, Demokrat mendukung instruksi SBY dengan diserahkannya kursi tersebut kepada bukan pemenang pemilu. Ketua MPR periode 2009-2014 akhirnya diberikan kepada PDIP.
"Itu kompromi, lentur untuk kepentingan bersama. Jadi logikanya tidak boleh menolak yang penting sama-sama pilkada langsung. Jangan malu dia ikut kita, kalau kita gagasannya benar dan solusinya tepat. Kalau gengsi engga akan bermanfaat," ungkapnya.