Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, BALI - Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masih di bawah pendudukan Presidium Penyelamat Partai pimpinan Agung Laksono yang menolak pelaksanaan Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, karena melanggar aturan partai.
Anggapan itu tak sepenuhnya benar bagi Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie yang terpilih secara aklamasi lewat Munas Bali. "Enggak ada yang duduki. Pak Agung sebelah sini, kita berada di kanan," ujarnya di Hotel Westin, Bali, Kamis (4/12/2014).
Meski sudah terpilih sebagai nakhoda partai beringin sampai 2019, Aburizal belum akan mendatangi kantor Golkar usai pelantikan. "Yang jelas sekarang saya istirahat dulu," imbuh Aburizal yang akrab disapa Ical atau ARB itu.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid bereaksi keras atas pendudukan presidium di markas Golkar. "Itu rumah partai Golkar yang legal, di luar itu ilegal. Itu kan rumah kita," ujar pria yang pernah menjabat Ketua Umum PSSI itu.
Sebelumnya, Presidium Penyelamatan Partai Golkar tengah sibuk melakukan konsolidasi untuk persiapan pelaksaan Munas IX Partai Golkar pada Januari 2015 di Jakarta. Salah satu anggota presidium, Leo Nababan mengaku menggunakan kantor DPP untuk rapat.
"(DPP, red) Rumah kami. Jadi nanti dan seterusnya kami juga akan tetap menggelar rapat rutin tiap hari sampai malam. Itu saja," kata Leo saat dihubungi terpisah. Leo dan personil presidium dipecat kubu Aburizal berdasarkan keputusan Munas Bali.
Leo merasa yakin Munas IX Golkar di Jakarta akan berjalan demokratis ketimbang munas versi Ical di Bali."Mana ada demokratis, kalau sebelumnya ada sekenario licik? Akhirnya cuma ada satu calon dan langsung menang. Ini jelas tidak fair," sindirnya.