Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kawasan perbatasan menjadi fokus dan prioritas pembangunan oleh pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo pun sudah langsung terjun ke lapangan.
Semua kementerian terkait diperintah oleh Presiden untuk memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan.
Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar akan memprioritaskan pembangunan 1.138 desa-desa tertinggal yang ada di jalur perbatasan lintas negara.
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat di perbatasan.
“Basis ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur harus di perbatasan harus diperkuat. Kita ingin agar desa di perbatasan tidak lagi merasa dikucilkan pemerintah, desa perbatasan harus menjadi garda terdepan NKRI,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Senin (2/2).
Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas program pemerintah. Menurut Marwan, kementeriannya ditarget untuk mengurangi jumlah desa tertinggal, terutama di 1.138 desa tertinggal di kawasan perbatasan.
“Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan,” ujar Menteri Marwan.
Persoalan di desa perbatasan memang cukup kompleks yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Bukan sekadar infrastruktur, tapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat.
“Yang paling penting dari masyarakat di perbatasan adalah membuka akses terintegrasi. Desa satu dengan desa lainnya, minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan komunikasi. Tidak merasa terkucilkan dengan lainnya. Padahal mereka masih satu keluarga atau rumpun,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, Marwan mengatakan, pemerintah memastikan akan membenahi mulai tahun ini.
Kemendes juga akan menyiapkan program transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI,” ujarnya.
Selain itu, kata Menteri Marwan lagi, akses sarana komunikasi akan diperluas jangkauannya. Karena, ternyata kebutuhan masyarakat perbatasan cukup tinggi.
Tidak hanya untuk sekedar berinteraksi secara sosial, tetapi juga bisa dipergunakan sebagai sarana pengembangan ekonomi.
“Selama ini, sarana komunikasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah,“ ujarnya.